Ilustrasi petani sawit - - Foto: MI/ Briyandobo Hendro
Ilustrasi petani sawit - - Foto: MI/ Briyandobo Hendro

Larangan Ekspor CPO Momentum Perombakan Kebijakan Sawit di Tanah Air

Ekonomi minyak sawit Kelapa Sawit Petani minyak goreng Perkebunan Ekspor CPO Harga CPO CPO Sawit
Fetry Wuryasti • 25 April 2022 14:17
Jakarta: Pelarangan ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng harus menjadi momentum perombakan kebijakan sawit di Tanah Air. Kebijakan itu harus diikuti dengan kebijakan turunan selanjutnya yang bisa menjamin harga TBS petani sawit tetap layak.
 
"Perkebunan sawit harus diurus oleh rakyat, didukung oleh pemerintah dan BUMN, bukan oleh korporasi," kata Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, Senin, 25 April 2022.

 
Henry menegaskan, pelarangan ekspor CPO akan berdampak kepada petani sawit anggota SPI. Dari hasil laporan petani anggota SPI di berbagai daerah seperti Riau, Sumatra Utara, harga tandan buah segar (TBS) sawit seharga Rp1.700-Rp2.000 per kg, sudah terkoreksi 30 persen, dan bahkan sampai 50 persen.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Saat ini korporasi menguasai perkebunan sawit di Indonesia. Dalam prakteknya terjadi banyak pelanggaran. Dia menjelaskan perkebunan sawit korporasi telah mengubah hutan menjadi tanaman monokultur, menghilangkan kekayaan hutan, juga sumber air berupa rawa-rawa, sungai dan sumber-sumber air lainnya.
 
"Korporasi sawit juga terbukti telah menggusur tanah petani, masyarakat adat dan rakyat, sampai merusak infrastruktur di daerah. Sudah benar kebijakan moratorium sawit yang melarang perluasan izin perkebunan sejak 2017-2019, ditemukan ada 1,7 juta hektare lebih perusahaan sawit yang melampaui HGU yang mereka miliki dan tiga juta hektare sawit di dalam kawasan hutan," terangnya.
 
Henry juga menyinggung kesejahteraan buruh-buruh korporasi sawit yang ditelantarkan. Menurutnya, kehadiran korporasi sawit sering mengabaikan izin-izin yang ada, ilegal, dan terjadi kasus pelanggaran kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada negara.
 
Oleh karena itu, perkebunan sawit harus diserahkan pengelolaannya kepada petani dikelola usaha secara koperasi mulai dari urusan tanaman, pabrik CPO, dan turunannya.
 
"Negara harus berperan dalam transisi ini dengan melaksanakan reforma agraria, tanah perkebunan atau pribadi yang luasnya di atas 25 hektare dijadikan tanah obyek reforma agraria (TORA),” tegasnya.
 
Adapun hasil pajak ekspor dan pengutipan hasil perdagangan internasional bisa digunakan untuk proses transisi pengelolaan sawit dari korporasi ke petani dan negara.
 
"Luas dan produksi sawit kita harus menghormati dan melindungi kedaulatan pangan negara lain, negara yang mengimpor produksi sawit,” tutup Henry.

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif