ilustrasi. Medcom.id
ilustrasi. Medcom.id

Penjualan Tiket di Pelabuhan Diminta Terapkan E-Money

Al Abrar • 17 Mei 2022 12:07
Jakarta: Langkah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menghapus penjualan tiket on the spot di pelabuhan dikritik. Pasalnya, aplikasi e-ticketing bernama Ferizy yang dikembangkan BUMN dinilai mempersulit masyarakat menggunakan angkutan penyeberangan.
 
Tokoh transportasi nasional Bambang Haryo Soekartono menilai aplikasi itu membuat masyarakat kesulitan menggunakan angkutan penyeberangan. Sebab, ditemukan banyak masalah dalam aplikasi tersebut. 
 
"Pengguna Play Store yang umumnya melek teknologi dan berpendidikan saja kesulitan menggunakan aplikasi itu, bagaimana dengan masyarakat menengah ke bawah? ASDP tentunya tahu, sekitar 40 persen penduduk Indonesia berpendidikan SMP dan 20 persen belum mengenyam pendidikan, sementara sekitar 70 persen pengguna angkutan penyeberangan adalah masyarakat menengah ke bawah, sehingga mereka akan kesulitan dan bingung," kata Bambang, Selasa, 17 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Bambang, terbukti saat arus mudik Lebaran lalu terjadi kemacetan luar biasa di Pelabuhan Merak dan Gilimanuk akibat aplikasi Ferizy bermasalah, apalagi sosialisasinya sangat minim. 
 
"Selain itu masalah utamanya tidak diatasi oleh ASDP, yaitu jumlah dermaga sangat kurang dan beberapa tidak layak," kata Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini.
 
Baca: Hapus Penjualan Tiket di Pelabuhan, ASDP Dinilai Mempersulit Masyarakat
 
Akibat kesulitan membeli lewat online dan tidak ada pilihan pembelian tiket di pelabuhan, dia mengatakan masyarakat terpaksa membeli tiket lewat calo-calo yang marak di pelabuhan dengan harga lebih mahal. "Ini yang terjadi saat Lebaran lalu, tetapi terkesan dibiarkan oleh ASDP dan instansi berwenang," ujar Ketua Dewan Pembina DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) ini.
 
Karena itu, Bambang Haryo meminta aplikasi Ferizy dirombak total, bahkan sebaiknya dihapus atau diganti dengan pembayaran langsung menggunakan uang elektronik atau e-money seperti diterapkan di jalan tol. ASDP juga harus menyediakan berbagai piliihan pembelian tiket, termasuk loket penjualan tiket di pelabuhan dan marketplace.
 
"Aplikasi Ferizy tidak akan menyelesaikan masalah selama dermaga ASDP di Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk tidak memadai dan tidak layak. Penumpang dikorbankan karena aplikasi secara otomatis akan membatasi kapasitas penumpang sesuai kapal yang bisa dilayani oleh dermaga yang sedikit itu," ujarnya.
 
Dia menilai ada benturan kepentingan dalam penerapan tiket online, sebab aplikasi Ferizy sepenuhnya dikuasai oleh ASDP, sementara BUMN itu tidak hanya berperan sebagai fasilitator atau penyedia jasa kepelabuhan tetapi juga operator kapal bahkan bertindak sebagai regulator. 
 
"Sebaiknya aplikasi itu diserahkan ke marketplace yang sudah berpengalaman melayani tiket online atau ASDP bekerja sama dengan Gapasdap yang mewakili semua perusahaan penyeberangan. ASDP patut diduga melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat jika memanfaatkan aplikasi itu untuk keuntungan sendiri," tegasnya.
 
Anggota DPR periode 2014-2019 ini mengatakan karut-marut angkutan penyeberangan selama ini akibat ASDP diberikan kekuasaan sangat besar karena merangkap sebagai fasilitator, operator dan regulator tetapi tidak diawasi dengan baik oleh pemerintah. 
 
"ASDP seharusnya fokus saja sebagai penyedia jasa kepelabuhanan atau fasilitator, tidak usah menjadi operator kapal atau regulator yang mengatur kapal-kapal lain. Ini melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengamanatkan pemisahan peran antara operator dan regulator," kata Bambang.
 
Dia yakin Kemenhub selaku regulator mengetahui semua persoalan di angkutan penyeberangan, termasuk masalah tiket online yang menyulitkan masyarakat. Namun, ASDP tidak dievaluasi dan dibiarkan bertindak semaunya. "Gapasdap sudah menawarkan diri untuk memberikan masukan ke ASDP terkait tiket online ini tetapi tidak ditanggapi dengan baik. Ada apa?" ungkapnya.
 
Menurut Bambang, lemahnya pengawasan terhadap ASDP membuat masalah kekurangan dermaga dan fasilitas pelabuhan tidak pernah diatasi. Masalah keamanan juga tidak diperhatikan, terbukti belum ada satu pun pelabuhan ASDP yang lulus International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. 
 
"Padahal angkutan penyeberangan itu sangat penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia. ASDP itu kan singkatan dari Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, jadi perhatikan juga angkutan sungai dan danau yang jumlahnya lebih besar lagi. Saatnya ASDP berbenah dan kembali ke khittah, fokus sebagai fasilitator supaya bisa melayani masyarakat dengan profesional," kata Bambang.
 
(ALB)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif