Ilustrasi. Foto: AFP/Bay Ismoyo
Ilustrasi. Foto: AFP/Bay Ismoyo

Pemerintah Diminta Evaluasi Program Perlindungan Sosial bagi Pekerja

Eko Nordiansyah • 29 Desember 2020 10:40
Jakarta: Sektor tenaga kerja menjadi salah satu bidang yang terkena dampak besar selama pandemi covid-19. Banyak pekerja yang harus terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan tak sanggup membayar upah, lantaran juga mengalami penurunan kinerja akibat pandemi covid-19.
 
Sayang menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah, stimulus pemerintah khusus bagi para pekerja di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) saat pandemi belum mampu membuat pekerja makin produktif. Bantuan tunai dari pemerintah hanya sanggup membuat pekerja yang dirumahkan untuk bertahan hidup.
 
Ia menegaskan tujuan program jaminan perlindungan sosial berupa program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk penciptaan wirausaha dan padat karya dalam mengurangi dampak pandemi, justru tak terdengar progresnya hingga kini. Bahkan minim sosialisasi dan pencapaiannya dibandingkan program lain.

"Padahal tujuannya baik, menciptakan peluang usaha baru bagi pengangguran, tapi sayang eksekusinya sepertinya tidak seperti yang diharapkan. Kemnaker lebih fokus pada subsidi upah Rp600 ribu per bulan. Beberapa program saya rasa perlu dievaluasi," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 29 Desember 2020.
 
Menurut dia, program penciptaan wirausaha bertujuan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan. Meskipun ia mengapresiasi segala upaya bantuan dari pemerintah, namun masih ada beberapa program yang tidak tepat sasaran di lapangan.
 
Lebih lanjut, ia menyebut, penciptaan lapangan kerja di tengah pandemi memang tidak mudah. Akan tetapi upaya pemerintah masih bisa dilakukan dengan mencari pola pendampingan sehingga pekerja yang menganggur, tetap mampu menciptakan peluang usaha dalam kondisi sulit di tengah pandemi.
 
Ia menyarankan, agar stimulus di Kemnaker bisa terfokus karena selama ini terlalu banyak, sehingga overlapping dan tidak tepat sasaran. Apalagi saat ini ada berbagai program mulai dari Kartu Prakerja, pelatihan nonformal, hingga Balai Latihan Kerja (BLK) di Kemnaker
 
"Pemerintah bisa mengembangkan sistem agar memanfaatkan teknologi digital, sehingga persoalan data bisa cepat teratasi. Pemerintah jadi tahu penyaluran bantuan seperti apa, dan bisa diberikan dengan cepat dan tepat. Jadi bukan bikin program ini program itu, namun eksekusinya minus," pungkas dia. 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEV)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan