Hal tersebut sesuai amanah Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagai salah satu dokumen bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).
Direktur Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemenaker Eva Trisiana mengatakan salah satu pengaturan lebih teknis penempatan dan pelindungan pekerja migran adalah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia.
"Pengaturan khusus ini maknanya adalah kondisi psikologi dianggap sebagai hal penting bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya," ujar Direktur Eva Trisiana pada seminar bertajuk Kegiatan Intervensi Psikologis untuk CPMI, di Jakarta, Selasa, 23 Maret 2021.
Ditegaskan Direktur Eva Trisiana, upaya pemerintah untuk membekali PMI dengan keterampilan yang menunjang pekerjaan telah dilakukan melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
"Namun hal yang terkait dengan kondisi psikologis dan kesehatan mental PMI masih menjadi fokus perhatian," katanya.
Direktur Eva Trisiana mengakui penerapan di lapangan masih belum optimal. Ketidaksiapan kondisi psikologi dapat mengarah menjadi ancaman stres dan gangguan psikologis bagi PMI terkait dengan situasi kerja, perbedaan budaya dan situasi negara tempat bekerja, serta kecemasan yang timbul dari keluarga yang ditinggalkan.
"Hal ini pada gilirannya dapat juga berdampak terhadap kenyamanan dan kesiagaan bekerja selama di negara tujuan penempatan," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Eva Trisiana, Kemenaker menyambut positif langkah Universitas Mercu Buana menggelar seminar bertema Intervensi Psikologis untuk Calon Pekerja Migran Indonesia.
Menurut Eva Trisiana, kegiatan seminar ini juga sebagai soft reminder kepada Kemnaker selaku pembuat kebijakan dalam tata kelola penempatan PMI.
Seminar ini juga sekaligus sebagai kesempatan untuk menguji coba model, pola, pendekatan, dan teori yang sesuai untuk konteks PMI. "Hasil dari kegiatan ini tentunya dapat memberikan gambaran dan rekomendasi, " ujar Eva.
Eva Trisiana berharap ke depan kegiatan serupa bisa lebih lebih fokus kepada segmen CPMI tertentu atau negara tujuan penempatan tertentu, untuk dapat menggambarkan apakah terdapat perbedaan treatment signifikan terkait dengan intervensi psikologis.
"Ke depannya lagi, kami sungguh berharap upaya-upaya ini dapat memberikan kontribusi konkrit dalam mewujudkan tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia, sesuai kondisi ideal yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
