Terlebih, pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari komitmen operator seluler sehingga mereka mendapatkan izin penyelenggaraan jaringan bergerak selular secara nasional. Para operator juga telah berjanji untuk membangun infrastruktur telekomunikasi seluler di seluruh daerah, termasuk di daerah nonkomersial.
"Berbagai alasan kerap diutarakan operator untuk tidak memenuhi komitmen pembangunannya. Dahulu isu tidak adanya backbone dipakai untuk menghindari komitmen pembangunan," ujar Arief dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 20 April 2021.
Menurut Arief, dengan tersedianya Palapa Ring Paket Timur, Tengah, dan Barat, seharusnya tidak ada alasan bagi operator telekomunikasi untuk tidak membangun di 3.435 desa tersebut. Apalagi saat pandemi covid-19 dibutuhkan jaringan telekomunikasi secara online untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.
"Semua desa itu perlu tersambung dengan telekomunikasi. Karena itu Kominfo seharusnya segera melakukan audit terhadap komitmen pembangunan PT XL axiata yang hanya membangun di daerah yang menguntungkan secara bisnis. Jika audit sudah dilakukan dan XL Axiata melanggar ketentuan bisnis seluler, maka Kominfo harus mencabut izin XL axiata," tukasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengingatkan jajaran menteri untuk segera mempercepat perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Kepala Negara juga sudah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk mempercepat penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan dan titik-titik layanan publik.
"Segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Kemarin kita sudah bicara dengan Menkominfo mengenai ini. Kemudian percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan serta di titik-titik layanan publik," tutur Jokowi dalam Rapat Terbatas Perencanaan Transformasi Digital beberapa waktu lalu.
Menkominfo Johnny Gerard Plate pada pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021 beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa terkait dengan pembangunan infrastruktur Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi (TIK), pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang akan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Bakti Kemkominfo serta pemberian insentif regulasi bagi operator seluler untuk menggelar layanan di wilayah non-3T.
"Kami tentu mendorong betul bahwa operator seluler juga memberi komitmen yang kuat untuk menyelesaikan dan menghadirkan sinyal 4G di wilayah komersial yang saat ini masih blank spot. Kehadiran negara dibutuhkan untuk memperkuat skema pembiayaan infrastruktur telekomunikasi Indonesia," tegasnya.
Selain melalui anggaran negara, pembangunan infrastruktur telekomunikasi juga dilakukan melalui pembiayaan oleh operator telekomunikasi melalui pembiayaan sektor private dan dana Universal Service Obligation (USO) yang dihimpun oleh BLU Bakti Kominfo.
"Komitmen pemerintah sudah sangat kuat melalui percepatan demi percepatan pembangunan infrastruktur yang senantiasa dilakukan sampai dengan tahun 2024 nanti," tutur Johnny.
Pemenuhan akses internet di desa dan kelurahan yang belum terjangkau jaringan broadband 4G saat ini sebanyak 12.548 desa/kelurahan. Sebanyak 9.113 di antaranya akan dibangun akses 4G oleh Kominfo. Sedangkan 3.435 desa/kelurahan di wilayah komersial menjadi komitmen dan tanggung jawab operator seluler.
"Kami menuntut dan meminta operator seluler untuk memastikan komitmen ini dilaksanakan berbarengan supaya selesai pada 2022, sehingga dengan demikian pembangunan infrastruktur TIK kita lebih cepat 10 tahun dari rencana awal di 2032," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
