Pertemuan itu dihadiri Lutfi di sela-sela pertemuan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Pertemuan digelar untuk membangun konsensus guna menghasilkan kesepakatan yang konkret pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO mendatang serta memajukan agenda reformasi WTO.
"Indonesia akan berupaya menjembatani kepentingan antara negara maju dan negara berkembang, khususnya perundingan pengabaian perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Hal ini dilakukan agar dapat membantu menyelamatkan nyawa manusia," tegas Lutfi dikutip dari siaran persnya, Jumat, 8 Oktober 2021.
Lutfi menambahkan, perdagangan tetap perlu dijaga sebab berperan sebagai penggerak bagi pemulihan ekonomi. "Indonesia juga siap berperan lebih menjadi mediator untuk membantu kesuksesan KTM ke-12 WTO mendatang," ungkapnya.
Masa pandemi covid-19
Pertama kali diadakan secara luring pada masa pandemi covid-19, pertemuan yang dituanrumahi Menteri Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata Australia Daniel Thomas Tehan ini dihadiri 23 menteri dan perwakilan negara kunci WTO. Diskusi terbagi menjadi empat mata pembahasan, yaitu perdagangan dan kesehatan, subsidi perikanan, pertanian, dan reformasi WTO.Di isu perdagangan dan kesehatan, mayoritas negara maju mendukung pembahasan isu tersebut sebagai kontribusi sektor perdagangan dan WTO terhadap mitigasi pandemi covid-19. Kesepakatan isu perdagangan dan kesehatan menjadi sinyal positif bagi dunia internasional bahwa WTO dan sistem perdagangan multilateral masih dapat berfungsi, relevan, dan kredibel.
"Namun, perdebatan masih terjadi pada proposal pengabaian sementara ketentuan TRIPs untuk vaksin, obat, alat kesehatan, dan produk kesehatan bagi penanganan covid-19," sebut dia.
Lutfi menyampaikan, momentum reformasi WTO merupakan kesempatan bagi seluruh negara anggota WTO untuk kembali pada persoalan mendasar untuk menjamin sistem perdagangan multilateral dapat bermanfaat secara luas bagi seluruh pihak.
"Setelah puluhan tahun, sistem perdagangan multilateral mampu menggerakkan perdagangan melalui kompetisi dan ekonomi yang efisien. Kini, masyarakat dunia menantikan tata aturan perdagangan yang berlandaskan semangat kerja sama dan kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkas Lutfi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
