Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bisa menyediakan program kerja sama dengan pihak eksternal untuk mengurangi penggunaan batu bara dan menekan emisi karbon dioksida.
"Bagaimana sektor privat bisa ikut berkontribusi terhadap penurunan emisi bergantung kemampuan PLN menyediakan platform yang workable, dan membuat pola kerja sama yang menguntungkan Indonesia," kata Sri Mulyani dalam Leaders Talk Pusdiklat PLN, dilansir Antara, Rabu, 26 Oktober 2022.
Ia menyebut Indonesia membutuhkan USD280 miliar atau sekitar Rp3.400 triliun untuk melakukan transisi energi dan mencapai target National Determined Contribution (NDC).
Meski begitu, Indonesia bertekad menurunkan emisi karbon 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,20 persen dengan bantuan internasional di 2030.
Oleh karena itu, PLN juga diminta turut mencari solusi agar pendapatan per kapita masyarakat yang diperkirakan meningkat, dan ikut mengerek naik konsumsi listrik, tidak menyebabkan emisi karbondioksida Indonesia turut naik.
"PLN akan menentukan kemampuan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi yang naik dan kemampuan Indonesia untuk ikut bersama-sama seluruh negara di dunia mengurangi ancaman perubahan iklim," jelasnya.
Ia menyebutkan sejak 1881 hingga 2018 temperatur di Indonesia meningkat rata-rata 0,03 derajat celcius per tahun.
Sementara, melalui Paris Agreement, negara-negara di dunia bertekad agar iklim bumi tidak lebih tinggi dari 1,5 derajat celcius di atas level sebelum revolusi industri.
"Kalau dilihat dari trennya kenaikan temperatur akan mencapai 1,5 derajat celcius atau bahkan bisa melewati dua derajat celcius. Kalau dunia makin hangat, konsekuensinya ekstrem, Indonesia sebagai negara kepulauan juga akan terdampak," tuturnya.
Ia juga mengharapkan PLN dapat turut dalam energy transition mechanism dengan mengurangi porsi penggunaan batu bara untuk Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) secara bertahap dan menguntungkan semua pihak.
"Kita juga perlu memikirkan kalau mau membangun sumber energi listrik yang baru dan terbarukan apa yang harus dilakukan agar tetap kompetitif. Kita perlu sesuaikan kepentingan internasional yang ingin membantu Indonesia dengan kepentingan kita sendiri untuk membangun sektor energi listrik yang efisien dan bersih," ucapnya.
"Bagaimana sektor privat bisa ikut berkontribusi terhadap penurunan emisi bergantung kemampuan PLN menyediakan platform yang workable, dan membuat pola kerja sama yang menguntungkan Indonesia," kata Sri Mulyani dalam Leaders Talk Pusdiklat PLN, dilansir Antara, Rabu, 26 Oktober 2022.
Ia menyebut Indonesia membutuhkan USD280 miliar atau sekitar Rp3.400 triliun untuk melakukan transisi energi dan mencapai target National Determined Contribution (NDC).
Meski begitu, Indonesia bertekad menurunkan emisi karbon 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,20 persen dengan bantuan internasional di 2030.
| Baca juga: Transisi Ekonomi Hijau Indonesia Hadapi Berbagai Tantangan Pendanaan |
Oleh karena itu, PLN juga diminta turut mencari solusi agar pendapatan per kapita masyarakat yang diperkirakan meningkat, dan ikut mengerek naik konsumsi listrik, tidak menyebabkan emisi karbondioksida Indonesia turut naik.
"PLN akan menentukan kemampuan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi yang naik dan kemampuan Indonesia untuk ikut bersama-sama seluruh negara di dunia mengurangi ancaman perubahan iklim," jelasnya.
Ia menyebutkan sejak 1881 hingga 2018 temperatur di Indonesia meningkat rata-rata 0,03 derajat celcius per tahun.
Sementara, melalui Paris Agreement, negara-negara di dunia bertekad agar iklim bumi tidak lebih tinggi dari 1,5 derajat celcius di atas level sebelum revolusi industri.
"Kalau dilihat dari trennya kenaikan temperatur akan mencapai 1,5 derajat celcius atau bahkan bisa melewati dua derajat celcius. Kalau dunia makin hangat, konsekuensinya ekstrem, Indonesia sebagai negara kepulauan juga akan terdampak," tuturnya.
Ia juga mengharapkan PLN dapat turut dalam energy transition mechanism dengan mengurangi porsi penggunaan batu bara untuk Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) secara bertahap dan menguntungkan semua pihak.
"Kita juga perlu memikirkan kalau mau membangun sumber energi listrik yang baru dan terbarukan apa yang harus dilakukan agar tetap kompetitif. Kita perlu sesuaikan kepentingan internasional yang ingin membantu Indonesia dengan kepentingan kita sendiri untuk membangun sektor energi listrik yang efisien dan bersih," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
