Ilustrasi Perekrutan Pekerja. Foto ; MI/Ramdani.
Ilustrasi Perekrutan Pekerja. Foto ; MI/Ramdani.

Guru Besar UI: Persepsi Pekerja soal JHT Masih Sempit!

Husen Miftahudin • 25 Februari 2022 12:31
Jakarta: Guru Besar Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany menilai polemik mengenai perubahan mekanisme pencairan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) melalui Permenaker Nomor 2/2022 disebabkan oleh adanya kesalahan persepsi di kalangan masyarakat mengenai program yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tersebut.
 
Program JHT di Indonesia dianggap terjebak pada persepsi pikiran pendek (short sighted) di kalangan pekerja dan sebagian kelompok masyarakat. Menurutnya, program ini disusun dengan mempertimbangkan rendahnya kesadaran masyarakat pekerja dalam menyisihkan penghasilannya sebagai jaring pengaman sosial pada masa mendatang.
 
"Di seluruh dunia, semua negara mewajibkan pekerjanya untuk nabung di hari tua. Ada yang bentuk uang pensiun dan jaminan hari tua," ujar Hasbullah dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 25 Februari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sejalan dengan itu, ia menilai sudah selayaknya saldo JHT dicairkan ketika pekerja berusia tua atau sudah tidak lagi aktif di dunia kerja sehingga memberikan jaminan kelayakan hidup.
 
"Tapi sekarang banyak manusia itu berpikir pendek, padahal aturan Menaker itu sudah sangat bagus dan sesuai. Jaminan sosial dan manfaat jaminan sosial hanya dapat dicairkan ketika tua," tukas dia.
 
Hasbullah menambahkan berdasarkan data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), pada tahun lalu terdapat 50 ribu pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun Kementerian Ketenagakerjaan memperkirakan pekerja yang terancam PHK mencapai 143 ribu orang.
 
Sementara itu, jumlah peserta JHT pada tahun lalu mencapai 52 juta orang. Artinya, polemik mengenai kekhawatiran perubahan skema pencairan JHT hanya mewakili 0,3 persen peserta di dalam program tersebut.
 
"Apakah harus membongkar program JHT dengan menolak syarat pencairan usia 56 tahun? Lihat kepentingan masa depan bersama, jangan lihat jangka pendek kan semua ada solusinya," ketus dia.
 
Hasbullah menambahkan, pekerja yang terkena PHK saat ini bisa memanfaatkan program baru BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dengan demikian, pekerja tidak perlu khawatir mengenai masa depan ketika dikenai PHK setelah adanya perubahan mekanisme pencairan JHT ini.
 
Sementara itu, Hasbullah juga menyerukan kepada para pekerja untuk tidak perlu khawatir terkait dana yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, akumulasi dana JHT merupakan investasi pekerja untuk membangun negeri.
 
Dia bilang hal tersebut lebih baik ketimbang membangun infrastruktur dengan dana dari pinjaman luar negeri, dimana imbal hasilnya akan lari ke luar negeri, sehingga para pekerja di dalam negeri hanya akan hanya menjadi objek. Faktanya, banyak dana investasi yang masuk ke Indonesia sesungguhnya adalah Dana Jaminan Sosial (DJS) pekerja di negara-negara maju.
 
DJS yang besar merupakan sumber terbaik untuk diinvestasikan di dalam negeri, sebagai investasi pekerja (baik publik maupun swasta) untuk membangun negeri. Dana DJS yang besar menjadi tulang punggung obligasi negara dan investasi jangka panjang lain yang hasilnya akan dinikmati oleh pekerja di dalam negeri.
 
"Ketimbang meminjam dana luar negeri yang bunga dan imbal hasilnya dinikmati pekerja di negara lain, lebih baik pekerja Indonesia untuk melihat manfaat jangka panjang, membangun negeri sekaligus menjamin masa depan pekerja," tutup Hasbullah.
 
(SAW)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif