Berdasarkan bahan presentasi Kementerian BUMN, usulan tersebut terdiri dari PMN tunai sebesar Rp69,82 triliun dan PMN nontunai sebesar Rp3,44 triliun. Dari total PMN tersebut mayoritas ditujukan untuk PT Hutama Karya (Persero) yakni berupa PMN tunai sebesar Rp30,56 triliun.
Pemerintah menilai pemberian PMN tersebut mempertimbangkan pendanaan yang dibutuhkan perusahaan untuk pembangunan tol Sumatra yang cukup besar. Keberadaan tol Sumatra diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang terjadi antara Pulau Jawa dan Sumatra atau tidak timpang.
Selanjutnya, PMN tunai diberikan kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp10 triliun, Holding BUMN Pertahanan atau Defend ID sebesar Rp3 triliun, Holding BUMN Pangan atau ID Food sebesar Rp2 triliun, InJourney Rp9,5 triliun, IFG sebesar Rp6 triliun, PT KAI (Persero) sebesar Rp4,1 triliun, IndonesiaRe Rp3 triliun, Perum Damri sebesar Rp870 miliar, dan Airnav sebesar Rp790 miliar.
Sementara itu, PMN nontunai juga diberikan kepada Defend ID sebesar Rp838 miliar dan ID Food Rp2,609 triliun. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan alasan PMN diberikan kepada IFG karena pemerintah melihat kover klaim asuransi tinggi saat covid-19.
"Kenapa ada tambahan PMN untuk IFG? Karena tingkatkan kapasitas maupun kover klaim pressure tinggi karena covid dan klaim di asuransi kredit," jelas Kartika, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI, Selasa, 7 Juni 2022.
Lebih lanjut, Tiko sapaan akrabnya menjelaskan, mengenai PMN yang diberikan kepada Perum Damri. Ia mengatakan PMN tersebut akan berguna untuk penugasan rute daerah perintis dan juga konversi ke bus listrik.
"Damri juga cukup lama tidak terima PMN. (PMN) ini untuk penugasan perintis karena cukup banyak tugas dari Kemenhub untuk daerah-daerah baru termasuk reformasi bus listrik di kota besar seperti di Jakarta, Medan, dan Surabaya, dan pelan-pelan kota-kota ini akan konversi seluruh busnya jadi listrik," jelasnya.
Sementara untuk PMN kepada Airnav, Tiko menambahkan, akan ditujukan untuk pengadaan radar baru setelah Singapura memberi persetujuan ruang udara. "Kemudian, Airnav (pemberian PMN) terkait persetujuan Singapura untuk ruang udara yang di atas Sumatra ini memang butuh peningkatan kapasitas radar sehingga memang butuh investasi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
