"Audit juga perlu diperluas dengan mengevaluasi pemberian Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan bagi perusahaan yang 'nakal'," kata Rizal dalam keterangan resminya, Jumat, 27 Mei 2022.
Rizal mengatakan, audit terhadap BPDPKS perlu dilakukan sekaligus menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penggunaan dana sawit. Masyarakat juga perlu tahu berapa besar subsidi biodiesel yang menggunakan dana BPDPKS, termasuk perusahaan apa saja yang menerima.
"Audit industri sawit secara menyeluruh diharapkan dapat membuka tabir permainan di industri sawit nasional yang dalam beberapa dekade telah merugikan masyarakat, bangsa dan negara," tegasnya.
Ia berharap penugasan Luhut terkait pembenahan tata niaga minyak goreng sawit diharapkan dapat menstabilkan harga dan ketersediaan pasokan.
Beberapa waktu lalu Luhut melakukan peninjauan di pabrik pabrik minyak goreng sawit dan merencanakan untuk mengaudit seluruh perusahaan kelapa sawit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
