Ilustrasi. Foto: AFP.
Ilustrasi. Foto: AFP.

Dinilai Stagnan, Pengusaha Usul Revisi Perpres soal Izin Tambang Minerba

Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi pertambangan Minerba perizinan
Yurike Budiman • 28 April 2022 14:03
Jakarta: Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia (Hipki) mengusulkan agar pemerintah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 
Usulan ini sebagai respons atas keluhan dari para pelaku usaha di bidang pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang tidak mendapat layanan izin usaha, pascaterbitnya Perpres tersebut.
 
"Pemerintah pusat tidak boleh membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Layanan perizinan berusaha tidak boleh stagnan. Investasi harus terus bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan sesuai harapan kita semua," kata Ketua Umum HIPKI Ady Indra Pawennari, Kamis, 28 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ady mengaku, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menolak melayani permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sejak pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan didelegasikan kepada pemerintah daerah.
 
"Mereka menolak karena Perpres Nomor 55 yang diundangkan pada 11 April 2022, sudah mengatur kewenangan pemberian WIUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sudah didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi. Tapi, begitu kita ke daerah, ternyata daerah belum siap," ungkap Ady.
 
Dia pun mengusulkan tiga opsi solusi agar perizinan tidak stagnan. Akibat tak ada kepastian hukum dalam pelayanan perizinan usaha ini, Ady mengaku khawatir akan memicu lahirnya penambangan tanpa izin atau ilegal di berbagai daerah.
 
"Pertama, Dirjen Mineral dan Batubara menerbitkan edaran yang mengatur teknis pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha untuk dipedomani daerah. Kedua, revisi Perpres Nomor 55 dan memberi ruang adanya masa transisi. Ketiga, cabut Perpres itu," usulnya.
 
Menurutnya, pendelegasian pemberian izin di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan dari pusat kepada pemerintah daerah, terkesan dipaksakan tanpa memperhatikan kesiapan perangkat daerah.
 
"Kita mengajukan izin ke pusat ditolak. Katanya ini kewenangan provinsi. Begitu kita ke provinsi, katanya mereka belum siap. Baik dari sisi penggunaan sistem, personel maupun anggarannya," tutupnya.
 
(AHL)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif