Tangkapan layar aplikasi MyPertamina. Foto: Medcom.id/Husen Miftahudin.
Tangkapan layar aplikasi MyPertamina. Foto: Medcom.id/Husen Miftahudin.

Aturan Pembelian Pertalite Dinilai Berasas Keadilan

Medcom • 29 Juni 2022 13:15
Jakarta: Program Pemerintah mewajibkan pembeli solar dan pertalite menggunakan aplikasi MyPertamina dinilai  berunsur keadilan distributif. Sebab, mekanisme subsidi BBM yang berlaku selama ini dinilai tidak adil karena lebih banyak dinikmati masyarakat mampu.
 
“Menurut saya kerangka berpikirnya adalah keadilan distributif dalam penyaluran subsidi. Mekanisme yang ada saat ini tidak adil karena subsidi lebih banyak yang dinikmati oleh masyarakat mampu dari pada masyarakat yang berkekurangan," kata Anggota Komisi 6 DPR, Deddy Yevri Sitorus, Rabu, 29 Juni 2022.
 
Dia mencontohkan masyarakat mampu yang memiliki kendaraan lebih dari satu menyerap subsidi lebih banyak ketimbang mereka yang memiliki satu kendaraan. Bahkan rakyat miskin yang tidak memiliki kendaraan tidak mendapat manfaat dari subsidi BBM. 

Padahal subsidi yang semakin besar dan membebani anggaran negara dan Pertamina itu, mengurangi kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dana subsidi yang lebih dibutuhkan oleh rakyat miskin, petani, nelayan, lansia, difabel dan UMKM. 
 
“Jadi landasan berpikirnya adalah keadilan distributif dalam bentuk pengetatan penerima subsidi melalui sistem yang terpantau secara holistik dan real time,” kata Deddy.
 
Selain keadilan distributif, pemberlakuan sistem dinilai mampu menekan penyimpangan BBM subsidi di lapangan. Sehingga dapat meminimalisasi mengalirnya BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan, perkebunan dan penyelundupan. “Banyak terjadi di Indonesia terutama di daerah pedalaman, perbatasan, daerah pertambangan dan perkebunan serta daerah industrial,” ujarnya.
 
Terkait kendala masyarakat yang tidak memiliki akses pada sistem tersebut, seperti masyarakat miskin yang tak punya smartphone dan di daerah pedalaman, Deddy menyebut Pertamina bisa mengeluarkan kartu semacam e-money. Kartu itu bisa digunakan di SPBU atau penyalur BBM untuk membeli BBM bersubsidi dengan quota yang telah ditentukan. 
 
“Datanya bisa diambil dari Kemensos atau Pemerintah Daerah dan melalui proses penyaringan dan verifikasi oleh Kementerian ESDM,” imbuhnya.
 
Agar proses ini dapat berjalan dengan baik, maka fundamentalnya adalah sumber data yang valid dan terverifikasi. Lalu penetapan penerima BBM bersubsidi yang realistis dan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah. 
 
"Hal lain yang sangat menentukan adalah sosialisasi dan edukasi secara masif sebelum program ini dijalankan. Juga perlu masa uji coba dan pelaksanaan bertahap agar masyarakat bisa beradaptasi terhadap perubahan kebijakan BBM bersubsidi ini," katanya.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(FZN)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan