Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Foto: Medcom.id
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Foto: Medcom.id

PGN Kalah Sengketa Pajak, Kementerian BUMN Turun Tangan

Ekonomi Perusahaan Gas Negara (PGN) Kementerian BUMN
Suci Sedya Utami • 04 Januari 2021 20:36
Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal turun tangan menangani kasus sengketa pajak PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melawan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
 
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menuturkan sebenarnya kasus ini merupakan sengketa pajak pada 2012. Ketika diadili di pengadilan pajak, PGN memenangkan perkara tersebut dan bukan termasuk dalam objek pajak.
 
Namun kemudian DJP Kementerian Keuangan melakukan peninjauan kembali (PK). Setelah dilakukan PM ke Mahkamah Agung, DJP dinyatakan menang dan membuat PGN wajib membayar Rp3,06 triliun. Arya mengatakan Kementerian BUMN bakal bertemu dengan Kementerian Keuangan untuk membicarakan perihal ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi langkah yang akan kami lakukan pertama kami akan bicarakan hal ini ke Kementerian Keuangan karena mereka sudah mengakui bahwa ini bukanlah objek pajak. Jadi Kementerian BUMN akan melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan," kata Arya kepada media, Senin, 4 Januari 2021.
 
Selain itu, berdasarkan pada keputusan, kementerian BUMN juga akan meminta PGN untuk mengambil langkah hukum, termasuk melakukan peninjauan ulang kedua untuk mempertahankan bahwasanya PGN bukan termasuk objek pajak.
 
"Kenapa bukan objek pajak? Karena selama ini PGN tidak mengutip pajak terhadap konsumen yang membeli gas. Kalau misalnya PGN mengutip pajak dari konsumennya, kemudian tidak membayar kepada negara untuk pajaknya mungkin PGN-nya salah Tapi memang karena bukan objek pajak," ujar dia.
 
Lebih lanjut, Arya optimistis bisa meluruskan perkara tersebut dan tidak akan membuat PGN merugi. Ia yakin Kementerian Keuangan akan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh BUMN.
 
Sebelumnya, PGN menyatakan sengketa ini berkaitan dengan perbedaan pemahaman atas mekanisme penagihan perseroan.
 
Pada Juni 1998, Perseroan menetapkan harga gas dalam dolar AS/MMBTU dan Rp/M3 disebabkan oleh melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS, yang sebelumnya harga gas dalam Rp/M3 saja.
 
Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengatakan DJP berpendapat porsi harga Rp/M3 tersebut sebagai penggantian jasa distribusi yang dikenai PPN, sedangkan perseroan berpendapat harga dalam dollar AS/MMBTU dan Rp/M3 merupakan satu kesatuan harga gas yang tidak dikenai PPN.
 
Belakangan, atas penafsiran tersebut, DJP kemudian menerbitkan 24 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan total nilai sebesar Rp4,15 triliun untuk 24 masa pajak.
 
Selain sengketa soal kurang bayar dalam PPN tersebut, perusahaan dengan DJP juga berselisih soal jenis pajak lainnya periode 2012-2013 melalui penerbitan 25 SKPKB dengan total nilai sebesar Rp2,22 miliar.
 
Lebih lanjut, Rachmat menuturkan PGN masih memiliki keyakinan bahwa perseroan dapat memenangkan perkara yang disengketakan atas dasar pertimbangan Pengadilan Pajak telah mengabulkan seluruh permohonan PGN.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif