Kehadiran virus korona di awal tahun membuat gairah di sektor ESDM mengendur. investasi di sektor ini diproyeksikan hanya akan mencapai USD22-23 miliar atau 64,06 persen dari target USD35,9 miliar. Rinciannya antara lain untuk subsektor minyak dan gas (migas) dipatok mencapai USD13,8 miliar, kelistrikan USD12 miliar, mineral dan batu bara (minerba) USD7,8 miliar, serta energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) USD2,3 miliar.
Sekretaris Jenderal ESDM Ego Syahrial mengatakan hingga Oktober 2020, realisasinya baru mencapai 50,14 persen dari target. Ia mengakui realisasi investasi di sektor ini memang tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Namun menurut Ego, kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tapi juga hampir di seluruh negara di berbagai belahan dunia.
"Outlook (investasi) di akhir tahun sektor ESDM hanya akan capai 70 persen dibanding realisasi 2019," kata Ego dalam diskusi Tempo Indonesia, Senin, 14 Desember 2020.
Operasional proyek gas mundur
Di hulu migas, investasinya juga tergerus seiring dengan penurunan harga minyak dunia dan melemahnya permintaan akibat covid-19. Perkiraan hingga akhir tahun hanya bisa di angka USD11,6 miliar.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan beberapa proyek hulu migas terhambat akibat pandemi covid-19. Bahkan dampaknya menyebabkan jadwal operasional (onstream) proyek menjadi mundur. Salah satunya proyek gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) Tangguh Train-3 yang mundur ke kuartal IV-2021.
"Covid-19 berdampak pada penundaan beberapa proyek, pengurangan investasi dan sebagainya. Secara global, diperkirakan penurunan investasi migas sekitar 30 persen," kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Oktober lalu.
Meski investasi dan beberapa proyek terhambat akibat covid-19, kinerja produksi hulu migas dijaga tidak akan mengalami penurunan yang signifikan. SKK Migas menjaga agar penurunannya bisa dijaga tidak lebih dari 10 persen, lebih baik dibanding penurunan global yang hingga 15-20 persen.
Bukan hanya di sisi hulu, tetapi juga di midstream, pembangunan kilang PT Pertamina (Persero) yang menjadi andalan investasi di subsektor ini juga terpaksa gigit jari. Akibat pandemi yang menekan harga minyak global, membuat perusahaan migas memangkas kegiatan yang dilaksanakan di tahun ini.
Namun demikian di sisi hilir migas, penyediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap dioptimalisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kendati di awal pandemi Pertamina sebagai produsen BBM mengakui adanya penurunan permintaan.
Demikian juga dengan penyaluran gas baik dalam bentuk LNG yang disalurkan melalui pipa maupun liquified petroleum gas/LPG yang ditempatkan di dalam tabung tetap berjalan. Hal ini kendati penurunan permintaan gas pipa juga terjadi untuk pelanggan industri.
Proyek 35 ribu MW dikaji ulang
Hal yang sama juga terjadi pada subsektor ketenagalistrikan. Pembangunan sistem ketenagalistrikan khususnya proyek 35 ribu megawatt (MW) tidak bisa dipungkiri ikut terganggu. Hingga Agustus 2020, realisasi kapasitas beroperasi dari proyek 35 ribu MW telah mencapai 24 persen atau sebesar 8.400 MW.
PT PLN (Persero) sebagai perusahaan penyedia listrik nasional menyatakan bakal mengkaji ulang megaproyek tersebut sesuai dengan permintaan (demand) listrik. Pasalnya, sejak pandemi melanda, permintaan listrik konsumen mengalami penurunan dan berdampak pada penjualan listrik PLN. Akibatnya pendapatan penjualan listrik perseroan terkikis Rp3 triliun dalam satu bulan. Padahal biasanya PLN bisa meraup Rp25 triliun per bulan.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028, tambahan kapasitas 35 ribu MW plus carry over 7.000 MW dari program sebelumnya dijadwalkan selesai seluruhnya pada 2023. Namun dengan menyesuaikan kondisi pasokan dan permintaan, proyek 35 ribu MW direncanakan akan selesai pada 2025.
"Sebagian dari program 35 ribu akan bertambah dengan selesainya tahun ini dan tahun depan, dan PLN akan melakukan peninjauan lebih mendalam menyesuaikan kondisi demand listrik yang mengalami penurunan signifikan akibat adanya pandemi covid-19," kata Zulkifli.
Mempertimbangkan rendahnya konsumsi listrik akibat pandemi, Kementerian ESDM menyatakan bakal ada pengurangan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 10-15 gigawatt (GW) dari yang telah ditetapkan dalam RUPTL 2019-2028. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya kelebihan pasokan yang kemungkinan tidak terserap akibat permintaan berkurang. Pengurangan tambahan kapasitas ini juga termasuk pada pembangkit listrik energi terbarukan.
EBT makin didorong
Kementerian ESDM telah menugaskan PLN untuk mengonversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke sumber EBT. Setidaknya ada 5.200 PLTD yang tersebar di seluruh Indonesia. Pandemi covid-19 diyakini menjadi momentum untuk mendorong EBT.
Meskipun hingga saat ini pemanfaatan EBT untuk ketenagalistrikan baru mencapai 10 gigawatt (GW) atau 10 persen dari potensi EBT yang dimiliki Indonesia yang lebih dari 400 GW, Indonesia telah menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23 persen di 2025 dan mencapai 31 persen di 2050.
Guna mencapai target dan mendorong investasi energi terbarukan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) tentang harga jual listrik dari sumber EBT dengan skema Feed in Tariff (FiT). Perpres ini diharapkan bisa rampung pada tahun ini dan menjadi kunci untuk mengejar bauran energi EBT 23 persen di 2025.
"Ini komitmen pemerintah dalam menerapkan penggunaan EBT, harus memperluas pemanfaatan dan mendorong investasi energi terbarukan. Peraturan terkait harga energi terbarukan yang lebih menarik segera diterbitkan, agar ada akselerasi untuk energi terbarukan," ujar Arifin.
Minerba masuki babak baru
Sementara di subsektor mineral dan batu bara, pada masa pandemi ini justru memasuki era baru usai diterbitkannya Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba, serta dibarengi dengan hadirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Dengan kehadiran aturan-aturan tersebut ini diklaim memberikan kepastian dan kemudahan bagi para pelaku izin tambang. Selain itu, meningkatkan nilai tambah bagi negara dengan melaksanakan hilirisasi.
Salah satu kemudahan yang diberikan untuk menggeliatkan investasi di subsektor minerba yakni dengan diambil alihnya semua perizinan pertambangan oleh pemerintah pusat dari pemerintah provinsi.
"UU Minerba ini telah mengakomodir berbagai pihak dan masukan untuk memberikan kepastian usaha, investasi, dan peningkatan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara," kata Arifin.
Meskipun memang harus diakui, efek dari UU tersebut untuk saat ini belum terlihat ampuh. Sebab melihat data realisasi investasi minerba yang dikeluarkan Kementerian ESDM hingga Oktober baru sekitar USD2,88 miliar dari target yang dicanangkan mencapai USD7,7 miliar.
Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba Irwandy mengatakan tidak bisa dipungkiri rendahnya capaian tersebut salah satunya dipengaruhi oleh pandemi covid-19 serta penurunan harga komoditas global. Pandemi membuat beberapa proyek terhenti, dan imbasnya yakni pada produksi.
Lebih lanjut, diakui Irwandy, pemerintah tengah berupaya mengatasi dampak covid-19 dan menggairahkan kembali investasi. Misalnya dengan bersinergi bersama asosiasi pertambangan batu bara untuk terus mengintensifkan diplomasi dengan mitra dagang.
"Kemudian juga mengintensifkan koordinasi lintas sektor dan fasilitasi penyelesaian kendala dalam melakukan pendekatan dengan mitra dagang dalam rangka memacu investasi 2020-2021," pungkas Irwandy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
