Menurut Fithra, komitmen kesepakatan dagang Indonesia dengan AS di bawah Presiden Donald Trump sudah jauh lebih dalam. Hal itu juga dibuktikan dengan diperpanjangnya fasilitas GSP oleh AS hingga rencana negosiasi kesepakatan dagang terbatas (LTD).
"Kalau misal Biden yang menang mungkin kita harus memulai pembicaraan lagi dari awal. Tapi Biden pun akan melihat Indonesia penting dan saya rasa ini masalah negosiasi saja," katanya dikutip dari Antara, Kamis, 5 November 2020.
Fithra menuturkan kunci utama perdagangan dan ekonomi internasional adalah soal kemampuan negosiasi. Indonesia, dalam dua tahun ke belakang dinilai sudah sangat maju terkait negosiasi tersebut. Terutama sejak Indonesia memenangkan gugatan sengketa kertas di WTO pada 2019 dan diperpanjangnya fasilitas GSP oleh AS.
Dengan prestasi tersebut, meski harus mulai kembali negosiasi perdagangan, ia menilai hal itu akan tetap bisa ditangani dengan baik oleh Indonesia.
"Itu prestasi kerja tim negosiator kita. Jadi saya rasa siapapun yang terpilih, Biden pun juga akan bisa membuka kerangka negosiasi tersebut," katanya.
Baik Joe Biden dan Donald Trump dinilai memiliki pendekatan kebijakan perdagangan dan ekonomi yang berbeda. Pendekatan Biden dari Partai Demokrat lebih regional dan asertif sementara Trump dari Partai Republik lebih bilateral dan agresif.
Perang dagang yang terjadi dengan Tiongkok juga merupakan salah satu hasil kebijakan AS di bawah Trump yang kesal karena neraca perdagangan AS yang selalu defisit dengan Tiongkok. Ia mengenakan bea masuk impor yang tinggi terhadap negeri tirai bambu sebagai langkah proteksionisme.
Sebaliknya, salah satu kebijakan Partai Demokrat untuk mengurangi pengaruh Tiongkok yang besar bagi AS yakni dengan menggulirkan Kemitraan Trans Pasifik (TPP). Kebijakan TPP menjadi bagian usaha mantan Presiden Barrack Obama, yang mana kala itu Biden menjadi wakilnya--untuk melakukan penetrasi ke pasar Asia dan ASEAN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
