Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

UU Cipta Kerja Upaya Mengubah Iklim Investasi di Indonesia

Ekonomi investasi Omnibus Law UU Cipta Kerja
Medcom • 18 Oktober 2020 10:05
Jakarta: Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dinilai sebagai strategi pemerintah untuk mengubah kondisi dan iklim usaha di Indonesia menjadi lebih baik. Sebab, peraturan lama banyak yang tumpang tindih dan menghambat perizinan usaha.
 
Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, tanpa adanya perubahan, dia khawatir investasi yang datang ke Indonesia bukan investasi baik.
 
"Indonesia akan begini terus, tidak ada kemajuan, investasi yang datang tidak berkualitas, tidak memajukan daya saing, tidak memajukan kapasitas di Indoneisa, tidak mempekerjakan warga Indonesia," kata Yose, Minggu, 18 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia mengungkapkan, tidak sedikit peraturan yang ada selama ini tumpang tindih akhirnya menghambat birokrasi dalam proses perizinan usaha, baik di daerah maupun pusat. Perampingan aturan, kata Yose, sudah lama dilakukan Malaysia, Vietnam dan Thailand.
 
Yose mengatakan upaya penyederhanaan aturan sebenarnya sudah dilakukan Presiden Joko Widodo pada periode awal, dengan paket kebijakan. Pemerintah mencoba menyederhanakan aturan di lapangan untuk mempermudah investasi. Sayangnya upaya tersebut dinilai kurang optimal.
 
"Sejak Jokowi menjabat, dia bicara soal reformasi iklim investasi dan iklim usaha, termasuk mengubah regulasinya dengan paket kebijakan ekonomi. Tapi paket kebijakan ini dimulai dari bawah ke atas, regulasi yang ada itu diperbaiki," terangnya.
 
Paket kebijakan ini akhirnya tidak maksimal lantaran ada beberapa aturan yang tumpang tindih dengan undang-undang. Sehingga, dia menerangkan, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja merupakan jawaban atas upaya penyederhaan aturan birokrasi di Indonesia.
 
"Sebelumnya ada masalah aturan itu di tingkat menteri karena undang-undang jadi sulit diubah, ada aturan tingkat darerah yang sulit diubah. Makanya pemerintah menggunakan strategi yang lain, dimulai dari atas ke bawah," ungkapnya.
 
Namun, Yose mengingatkan, aturan ini harus ditunjang dengan implementasi yang baik. Jangan sampai upaya pemerintah mempermudah investasi terkendala belum adanya aturan pelaksanaan dan pemahaman aparat birokrasi.
 
"Harus diterjemahkan agar UU ini tercapai. Jangan sampai peraturan pelaksanaan tidak dikeluarkan," ujarnya.
 
(FZN)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif