Ilustrasi  BPJS Kesehatan - - Foto: Antara/ Galih Pradipta
Ilustrasi BPJS Kesehatan - - Foto: Antara/ Galih Pradipta

Pengusaha Keberatan Iuran BPJS Kesehatan Naik

Ekonomi BPJS Kesehatan apindo
Husen Miftahudin • 13 Mei 2020 18:36
Jakarta: Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) keberatan dengan keputusan penaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kenaikan iuran tersebut mulai berlaku 1 Juli 2020.
 
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan kenaikan iuran tersebut tak hanya memberatkan pengusaha, tapi juga seluruh masyarakat. Di tengah kondisi pandemi covid-19 pemerintah seharusnya memberikan kelonggaran.
 
"Memang dalam kondisi seperti ini perusahaan kondisinya sangat keberatan. Apalagi masyarakat umum," ujar Hariyadi dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pengusaha sebelumnya juga sudah mengajukan kelonggaran terkait pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk karyawan agar tidak memberatkan perusahaan. Kelonggaran yang dimaksud adalah tidak membayar penuh iuran di masa pandemi.
 
Sementara, sebut Hariyadi, kenaikan tersebut dikhawatirkan membuat masyarakat mengalami kendala dalam membayar iuran. Dengan demikian, masyarakat akan kesulitan mengakses layanan kesehatan lantaran iuran BPJS Kesehatan tersendat.
 
"Itu yang kita khawatirkan, khususnya masyarakat umum bukan penerima upah. Kalau mereka tidak bisa membayar iuran, mereka tidak akan bisa mendapat akses manfaat pelayanan kesehatannya," tutur dia.
 
Keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid anyar itu mengatur tentang perubahan iuran mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020.
 
Mengutip isi Perpres tersebut, iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) untuk kelas I dan kelas II akan mulai mengalami kenaikan pada 1 Juli 2020.
 
Iuran kelas I mengalami peningkatan dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per bulan. Sementara iuran kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per bulan.
 
Untuk kelas II baru akan mengalami kenaikan pada 1 Januari 2021. Saat ini, golongan kelas tersebut membayar sebesar Rp25.500 per bulan dengan subsidi iuran dari pemerintah sebesar Rp16.500 per bulan.
 
Sementara itu, kelas III akan mengalami kenaikan iuran menjadi Rp35 ribu per bulan pada tahun depan. Kenaikan ini terjadi karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengurangi subsidi dari Rp16.500 menjadi Rp7.000 per orang setiap bulannya.
 
Selain mempertimbangkan keputusan MA, perubahan tarif ini juga memperhitungkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, serta kebijakan pendanaan jaminan kesehatan.
 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif