"Seharusnya BUMN tidak ada yang merugi. Apalagi ada upaya memprioritaskan perusahaan BUMN untuk pengerjaan proyek negara," kata Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), melalui keterangan tertulis, Minggu, 21 Juli 2024.
Logikanya, kata dia, kalau ada BUMN rugi, artinya ada yang salah pada pengelolaannya. Atau mungkin sumber daya manusia (SDM) yang diletakkan di kursi kepemimpinannya bukan sosok yang kompeten di bidang tersebut.
Dia mencontohkan PT Garuda Indonesia. PMN yang tersalurkan ke Garuda mencapai Rp10 triliun di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kalau PMN itu diserahkan ke swasta, mungkin sudah berkembang besar perusahaannya," ucap BHS.
Menurut dia, banyak perusahaan BUMN yang sudah disuntik PMN, tetapi tetap mati. Bahkan produktivitasnya hampir mendekati nol. Dia mencontohkan BUMN pabrik gula, BUMN sandang, hingga BUMN industri maritim atau galangan kapal.
| Baca: Yayasan BUMN Dorong Inovasi Sosial Lewat Kompetisi |
BHS menyebutkan perusahaan BUMN sebenarnya dibutuhkan untuk fungsi stabilisator. Mulai dari kecukupan produk dan jasa, mutu produk dan jasa, serta harga. Agar masyarakat sebagai konsumen tidak dipersulit karena kelangkaan ataupun kartelisasi yang dilakukan swasta.
"Jadi, BUMN-BUMN itu akan menjaga masyarakat dari produk yang buruk, ketidaktersediaan produk di pasar, dan harga produk yang tidak melebihi nilai sewajarnya. BUMN bukan sebagai penguasa di pasar, tapi hanya menjaga agar pasar itu terus bergerak dan bertumbuh dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat," kata dia.
Untuk memastikan BUMN bisa menjadi stabilisator, maka BUMN itu harus sehat dan kuat. BHM juga meminta pemerintah merekrut SDM yang kompeten di bidangnya.
"Sehingga BUMN bisa ditangani secara profesional dan inovatif," kata BHS.
Bukan untuk bayar utang
Lebih lanjut, dia menegaskan perusahaan BUMN harus memahami bahwa PMN ditujukan untuk pengembangan produktivitas. Bahkan bisa meningkatkan keuntungan dan manfaat untuk publik yang lebih besar."PMN itu jangan dipakai buat bayar utang. Pakailah untuk pengembangan perusahaan. Jangan tiap tahun dikasih PMN, tapi rugi terus. Ya, harusnya dibenahi dulu manajemen-nya, baru dipertimbangkan untuk menerima PMN lagi," kata dia.
Dia berharap pemerintah memprioritaskan PMN bagi BUMN yang produksinya menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Seperti, industri sandang. "Bukan malah ditutup," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
