Pemerintah Diminta Jelaskan dengan Rinci soal Larangan Ekspor CPO

Jakarta: Pemerintah diminta untuk merinci kebijakan larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang akan berlaku pada 28 April 2022. Penjelasan yang lengkap juga diperlukan terutama pada periode lamanya penerapan larangan ekspor tersebut.
 
Pasalnya, kebijakan ini akan berimbas langsung kepada petani sawit dengan harga jual Tandan Buah Segar (TBS) terpantau turun hingga 50 persen.
 
Direktur Center of Economics and Law Studie (Celios) Bhima Yudhistira menilai dengan pelarangan ekspor tersebut maka seluruh CPO dianggap oversupply dan pengepul leluasa menekan harga ditingkat petani.
"Ini jadi pelajaran penting komunikasi pemerintah harus jelas ada permendagnya atau aturan teknis yang dikeluarkan. Berapa lama penghentian ekspor juga harus jelas sehingga tidak merugikan petani," kata Bhima, kepada Medcom.id, Selasa, 26 April 2022.
 
Bhima menilai, pemerintah tidak jelas dalam menjelaskan secara rinci mengenai pelarangan ekspor CPO. Apakah larangan ekspor itu ditujukan untuk murni CPO atau Refined, Bleached, Deodorized (RBD) Olein, produk hasil rafinasi dan fraksinasi CPO juga dilarang.
 
"Pemerintah tidak jelas apakah yang dilarang ekspor CPO atau RBD olein. Alhasil seluruh CPO dianggap oversupply dan pengepul leluasa menekan harga ditingkat petani," ujarnya.
 
Dengan kebijakan ini, Bhima melanjutkan, semakin jelas mata rantai sawit yang paling rentan adalah petani dan buruh tani. Di saat pupuk mahal, tambahnya, petani akan jadi sasaran empuk kebijakan pemerintah. "Sementara harga minyak gorengnya belum terpantau turun di pasar dan stok curah masih sulit ditemukan," jelasnya.
 
Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022. Keputusan itu dilakukan agar pasokan minyak goreng di dalam negeri kembali melimpah dan harganya murah.