Kinerja gemilang tersebut, ditandai capaian dari hasil Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global, dengan menunjukkan indeks di Juli 2023 sebesar 53,3 atau naik signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang menyentuh level 52,5.
"Tingkat ekspansi di Juli yang melonjak naik ini merupakan tertinggi sejak September 2022 atau 10 bulan terakhir. Selain itu, ekspansi PMI manufaktur kita juga konsisten selama 23 bulan berturut-turut," ujar Agus dalam siaran pers, Selasa, 1 Agustus 2023.
Diketahui, PMI Manufaktur Indonesia pada Juli 2023 melampaui PMI Manufaktur Malaysia (47,8), Vietnam (48,7), Filipina (51,9), Taiwan (44,1), Tiongkok (49,2), Jepang (49,6), Korea Selatan (49,4), Amerika Serikat (49,0), dan Jerman (38,8).
Capaian ini, menurut Agus, menunjukkan tingkat optimisme dari para pelaku industri manufaktur di Indonesia masih tinggi dan terus bergeliat di tengah ketidakstabilan kondisi global dan melemahnya pasar dunia.
"Ekspansi industri juga tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Juli yang mencapai 53,31. Artinya, tingkat ekspansi PMI Manufaktur Indonesia dan IKI ini sejalan," tuturnya.
Pelaku industri tetap optimis
Pada aspek kepercayaan diri dalam bisnis, PMI Manufaktur Juli 2023 menunjukkan para pelaku industri menyatakan tetap optimis terhadap produksi dalam setahun ke depan. Secara umum, perusahaan meyakini penjualan akan meningkat seiring dengan makin membaiknya kondisi ekonomi.
Hal ini juga senada dengan mayoritas responden IKI (66,1 persen) yang optimis terhadap kondisi usaha enam bulan ke depan. Mereka juga menyatakan yakin kondisi pasar akan membaik dan kepercayaannya karena kebijakan pemerintah pusat yang lebih baik.
Menperin menegaskan, beberapa indikator tersebut menunjukkan Indonesia tidak mengalami deindustrialisasi. "Sebab, pertumbuhan industri masih baik, berada di level ekspansif. Kontribusi terhadap PDB juga masih yang tertinggi dibandingkan sektor lainnya, termasuk kontribusi dari ekspor dan pajak," paparnya.
Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif bagi para pelaku industri di Tanah Air. Misalnya, kebijakan dalam percepatan pengembangan ekosistem kendaraan bermotor berbasis listrik.
"Sejumlah keputusan pun sudah diambil, mulai dari evaluasi persyaratan pembelian sepeda motor listrik, relaksasi regulasi, dan insentif agar Indonesia semakin berdaya saing di antara negara kompetitor dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik," tutur Agus.
| Baca juga: Industri Pengolahan Masih Jadi Penyumbang Terbesar Penerimaan Pajak |
Tarik investasi baru ke dalam negeri
Pemerintah juga akan menyiapkan regulasi untuk memberikan insentif terhadap calon investor yang akan membawa investasi mobil listrik ke Indonesia. "Kita ingin insentif fiskal itu kompetitif, dibandingkan negara kompetitor kita. Misalnya, pajak CBU (completely built up) itu nanti bisa kita nol-kan, PPN-nya nanti bisa kita nol-kan. Ini sedang kita rumuskan, tentu bersama dengan kementerian terkait," imbuh Menperin.
Agus optimistis, melalui kebijakan strategis yang pro bisnis ini, akan meningkatkan ekspektasi positif pelaku industri terhadap kondisi ekonomi Indonesia, sehingga berpeluang dalam menarik investasi baru ke dalam negeri.
"Pemerintah akan terus mendorong daya saing ekonomi, terutama pada saat kondisi PMI Manufaktur Indonesia terus mencatatkan ekspansi," jelasnya.
Bahkan, lanjut Agus, penguatan permintaan domestik yang cukup tinggi turut mengangkat aktivitas produksi manufaktur nasional. Hal ini membuat beberapa perusahaan melakukan perekrutan tenaga kerja baru dengan jumlah yang cukup banyak.
"Kenaikan penjualan yang didorong oleh permintaan dalam negeri menjadi sentimen utama atas prospek positif ekonomi ke depan. Oleh karena itu, kami tetap berkomitmen untuk terus menjalankan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
