Ilustrasi. Foto: Branda Antara
Ilustrasi. Foto: Branda Antara

Penataan Buffer Zone, Pertamina Tak Bisa Sendiri

Antara • 30 Maret 2023 08:21
Jakarta: Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan Pertamina tak  bisa sendirian menata buffer zone atau zona penyangga di berbagai objek vital nasional (obvitnas) yang dimiliki. Menurut Toto, Pertamina perlu dukungan dan harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah setempat.
 
"Koordinasi lintas K/L dan pemda sangat penting untuk menjaga keamanan aset vital ini," kata Toto melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis, 30 Maret 2023.
 
Untuk Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang misalnya, Toto mengatakan salah satu dukungan yang dibutuhkan adalah dari pemerintah setempat. Dalam hal ini, Pertamina perlu dukungan Pemprov DKI dalam hal membebaskan lahan permukiman. Dengan demikian, posisi Depo Plumpang lebih steril. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Toto mengatakan pembebasan permukiman ini penting karena posisi Depo Plumpang sangat ideal dan strategis karena dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan akses jalan tol dalam kota. “Artinya, memindahkan (TBBM) ke lokasi lain bukan pilihan ideal," ujar Toto. 
 
Lantas, Toto mengusulkan Pemprov DKI dapat memanfaatkan beberapa sarana rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang masih kosong, seperti di Manggarai dan Pulogebang sebagai sarana relokasi warga Plumpang. "Praktik serupa pernah dilakukan, misal untuk relokasi eks warga sodetan Sungai Ciliwung. Jadi ini alternatif yang bisa dikerjakan," kata dia. 
 
Tidak hanya dengan K/L serta pemda. Toto juga menyarankan adanya dukungan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terutama, dari sisi pengawasan.
 
Sebelumnya, Pertamina juga meminta dukungan sejumlah instansi dalam menata buffer zone. Di antaranya Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, TNI/Polri, Jaksa Agung, KPK, dan Pemprov DKI. 
 
Dukungan Kementerian BUMN, misalnya, dibutuhkan terkait persetujuan dalam membangun buffer zone. Sedangkan dengan Kementerian ATR/BPN, Pertamina butuh memastikan status lahan dan lokasi yang akan dijadikan area penyangga sebagai ruang terbuka.
 
Begitu pula dengan TNI/Polri, dukungan dibutuhkan dalam rangka cipta kondisi proses pengosongan lahan. Sedangkan Kejagung/KPK guna pendampingan dalam rangka memberikan santunan bagi warga terdampak. 
 
Sedangkan dukungan Pemprov DKI dalam hal memimpin pengosongan lahan. Misalnya, sesuai Perpres Nomor 62/2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Perpu No 22/2022 tentang Cipta Kerja.
 
Baca: Tentukan Penyebab Kebakaran Plumpang, Polri Panggil Ahli Migas
 
Mengutip Antara, pakar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jawa Timur, Juwari mengatakan jarak buffer zone berstandar internasional di negara-negara maju patut menjadi contoh bagi objek vital nasional di Tanah Air.
 
"Buffer zone sangat dibutuhkan untuk mencegah bahaya sampai ke masyarakat. Untuk itu, kondisi buffer zone pada industri di negara maju yang jauh dari permukiman patut dicontoh di Indonesia,” kata Juwari.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
 
(UWA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif