| baca juga: DPR: Stabilitas dan Penguatan Sektor Keuangan Jadi Fokus RUU P2SK |
Menurut SNLIK 2022, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 49,68 persen, sementara inklusi keuangan sudah mencapai 85,10 persen. Angka itu meningkat dibandingkan hasil SNLIK 2019 lalu, yaitu indeks literasi keuangan 38,03 persen dan inklusi keuangan 76,19 persen.
Artinya, tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan di Tanah Air mengalami kenaikan sekitar 10 persen dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan itu tentunya tidak lepas dari usaha sejumlah pihak, mulai dari kementerian/lembaga, industri keuangan, startup atau usaha rintisan hingga masyarakat.
Meningkatnya literasi keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia pun mendapatkan apresiasi dari Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Inklusi Keuangan Ratu Belanda Maxima Zorreguieta Cerruti dalam Forum B20.
"Kartu Prakerja berhasil meningkatkan skill, meningkatkan kewirausahaan, atau mencari pekerjaan, sekaligus memberi bantuan sosial langsung via smartphone mereka," kata Ratu Maxima, dikutip dari Antara, Rabu, 14 Desember 2022.
Sistem penyaluran insentif Kartu Prakerja dengan menggunakan digital end-to-end serta melalui mekanisme pembayaran Government-to-Person (G2P) langsung kepada penerima telah membuat masyarakat non-urban ikut mengalami peningkatan literasi dan inklusi keuangan, karena semakin melatih mereka dalam menggunakan pembayaran secara elektronik.
Sepanjang triwulan terakhir 2021, Bank Dunia dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang didukung oleh G2Px Initiative Fund dan Indonesia Human Capital Acceleration Multi Donor Trust Fund (IHCA-MDTF), melakukan sebuah kajian mengenai Program Kartu Prakerja.
Salah satu poin yang menjadi pesan kunci adalah penggunaan uang elektronik sebagai salah satu metode pembayaran berkontribusi positif terhadap tujuan inklusi keuangan.
Kajian ini juga menemukan 76,6 persen penerima Kartu Prakerja lebih memilih menggunakan rekening uang elektronik untuk menerima insentif pascapelatihan, sementara selebihnya memilih rekening bank.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengapresiasi hasil studi Bank Dunia dan TNP2K.
Menurutnya, Kartu Prakerja merupakan kisah sukses pemerintah Indonesia dalam mentransformasi layanan publik, baik teknologi digital maupun cara-cara yang biasa dilakukan startup ada di Kartu Prakerja.
"Program Kartu Prakerja betul-betul sebuah terobosan atau breakthrough transformasi digital dan inklusi keuangan Indonesia," ujar Airlangga yang juga Ketua Komite Cipta Kerja, komite yang bertugas merumuskan kebijakan dan mengendalikan Program Kartu Prakerja.
Menjelang akhir 2022, Kartu Prakerja telah dirasakan manfaatnya oleh 16,42 juta orang di 514 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka mengikuti pelatihan, menerima sertifikat, melihat lowongan kerja, dan mendaftar kerja secara online, tanpa dibatasi ruang dan waktu.
Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Yose Rizal Damuri menambahkan, fakta menarik dari kajian Bank Dunia dan TNP2K adalah bagaimana mayoritas penerima Kartu Prakerja awalnya tidak memiliki akun uang elektronik atau dompet digital.
"Dari temuan ini kita dapat melihat bagaimana inklusi keuangan telah menunjukkan kemajuan dan penggunaan Kartu Prakerja, terutama inisiatifnya dalam menggunakan mekanisme pembayaran digital G2P banyak membantu dalam aspek inklusi keuangan," kata Yose.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan, merujuk berbagai literatur terkait inklusi keuangan, ternyata untuk menjadi nasabah bank memiliki tantangan tersendiri, diantaranya banyaknya regulasi yang diperlukan serta dibutuhkannya kehadiran fisik dalam proses pembukaan rekening.
"Dengan fakta begitu banyaknya masyarakat Indonesia memiliki telepon seluler, membuat kita bisa mengembangkan inklusi keuangan, berkolaborasi dengan lembaga-lembaga keuangan digital yang makin banyak tumbuh. Ini juga terkait banyak bank dan kantor pelayanan publik tidak beroperasi saat puncak pandemi lalu," kata Denni.
Program Kartu Prakerja menjadi praktik baik sebagai program peningkatan kompetensi kerja, kewirausahaan, serta inklusi keuangan sekaligus menjawab kebutuhan inovasi digitalisasi layanan publik di Tanah Air.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
