"Negara hadir melalui BUMN untuk mendukung dan melindungi TKI," ujar Erick melalui keterangan tertulis, Kamis, 15 September 2022.
Menurut dia, pemodalan oleh BUMN mendesak dilakukan. Jangan sampai mereka terlanjur menjual harta benda namun berakhir menjadi TKI ilegal.
Erick mengatakan ada 9 juta TKI yang bekerja di negara lain. Menurut dia, separuh dari jumlah tersebut atau 4,5 juta TKI berstatus ilegal.
Baca: Erick Thohir Disebut Sosok Paling Potensial Cawapres 2024 |
"Padahal mereka ketika ingin mendapat pekerjaan di luar negeri sampai jual sapi, sawah dan lain-lain. Karena apa? Ada persepsi 'oh mendapat gaji yang besar'. Tapi ternyata ada 4,5 juta yang ilegal dan mereka tidak dapat proteksi," ungkap Erick
Menurut dia, perlu pembiayaan dari Bank BUMN supaya mereka tak perlu menjual aset. Akses pembiayaan itu bisa melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dia pun mendorong agar Himbara mendukung akses pendanaan atau kredit bagi TKI, salah satunya melalui PT Bank Negara Indonesia Tbk, (BNI). Hingga Juni 2022, BNI telah membuka rekening khusus senilai Rp1,1 triliun untuk 181.000 pekerja migran Indonesia (PMI).
Adapun BNI menyalurkan Rp816 miliar kepada 45.000 Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI sejak 2015. Hal ini membuat BNI berkontribusi atas 95 persen penyaluran KUR nasional TKI.
Erick menyebut fasilitas itu memudahkan TKI, baik ketika bekerja di luar negeri maupun sudah kembali ke Indonesia. "Ketika pulang mereka sudah terdaftar di data bank sehingga mereka bisa usaha sendiri nanti," tutur Erick.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
