Ilustrasi sengketa pajak PGN - - Foto: Medcom
Ilustrasi sengketa pajak PGN - - Foto: Medcom

Diminta Bayar Sengketa Pajak, PGN Tempuh Jalur Hukum

Ekonomi perpajakan Perusahaan Gas Negara (PGN) ditjen pajak
Suci Sedya Utami • 05 Januari 2021 15:37
Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) akan menempuh upaya hukum untuk memitigasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Ditjen Pajak (DJP) dalam kasus sengketa pajak. Putusan tersebut membuat perseroan berkewajiban membayar pokok sengketa sebesar Rp3,06 triliun ditambah potensi denda.
 
"Perseroan akan mengajukan permohonan kepada DJP terkait penagihan pajak agar dilakukan setelah upaya hukum terakhir sesuai peraturan perundang-undangan," kata Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama dalam keterangan resmi, Selasa, 5 Januari 2021.
 
Selain itu, permohonan tersebut diajukan agar perseroan dapat mengelola kondisi keuangan dan tetap dapat melaksanakan bisnis ke depannya dengan baik, termasuk menjalankan penugasan pemerintah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Saat ini PGN menjalankan beberapa penugasan dari pemerintah seperti  pembangunan jaringan gas rumah tangga untuk 52 Kota/Kabupaten, memberikan harga gas khusus untuk tujuh sektor industri khusus sesuai Kepmen ESDM 89/2020, melaksanakan program gasifikasi LNG untuk 52 titik pembangkit listrik PLN.
 
PGN sebagai bagian dari Holding Migas terus mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi di Indonesia termasuk dalam penyediaan gas bagi seluruh Kilang Pertamina, di antaranya pembangunan terminal regasifikasi LNG Cilacap untuk memenuhi kebutuhan gas Kilang Cilacap dan penyediaan infrastruktur gas untuk memenuhi kebutuhan Kilang Balikpapan.
 
Lebih lanjut, Rachmat menjelaskan dalam melaksanakan kegiatan usahanya yaitu penjualan gas bumi, PGN merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Industri minyak dan gas bumi  (migas) dan peraturan di bidang perpajakan yang dalam hal ini adalah penjualan gas bumi melalui infrastruktur jaringan pipa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai Pasal 4A ayat 2 huruf a UU PPN.
 
"Selama ini PGN tidak mengutip pajak terhadap konsumen yang membeli gas bumi sesuai dengan peraturan tersebut," jelas dia.  
 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif