Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menyebut pemanfaatan jaringan KDMP berpotensi menghemat anggaran subsidi yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran hingga sekitar Rp150 triliun per tahun.
| Baca juga: Koperasi Merah Putih Sering Jadi Bahan Guyonan, Begini Peran Sebenarnya |
"Teman-teman bisa bayangkan nanti paling tidak kita bisa menghemat subsidi kita yang tidak tepat sasaran sekitar Rp150 triliun setahun. Jadi mesti dilihat dampaknya," kata Dony dikutip dari Metrotvnews.com.
Menurut Dony, pemerintah bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah menyiapkan sistem daring berbasis data tunggal. Sistem ini akan digunakan untuk menentukan masyarakat yang memang berhak menerima subsidi.
Nantinya, sistem tersebut terhubung dengan jaringan KDMP di berbagai desa. Dengan begitu, penyaluran subsidi diharapkan bisa lebih terarah dan tidak salah sasaran.
"Jadi kita sedang membuat tim, antara saya, tim saya, tim Pak Purbaya dan tim Menteri Koperasi membangun nanti online system, yang berdasarkan kepada basis siapa yang berhak untuk menerima subsidi," ujar dia.
Kopdes Jadi Kanal Distribusi Pemerintah
Dony menjelaskan KDMP nantinya punya fungsi yang lebih luas. Bukan sekadar tempat masyarakat desa menjalankan aktivitas koperasi, jaringan ini juga bisa menjadi kanal distribusi pemerintah.Dengan cakupan hingga tingkat desa, pemerintah bisa memanfaatkan KDMP untuk mengontrol distribusi berbagai barang yang mendapat subsidi.
"Teman-teman juga mesti memahami fungsi daripada Kopdes ini sehingga nanti tidak jadi bias kepada masalah. Kopdes ini menjadi channel distribution. Jadi di manapun lokasinya, karena coverage-nya adalah desa," kata Dony.
Contohnya, ketika harga beras naik dan mulai mendorong inflasi, pemerintah bisa mendistribusikan beras melalui jaringan KDMP dengan harga yang sudah ditentukan.
"Misalkan harga beras naik. Kita tinggal distribusikan khusus di seluruh Kopdes harga sekian. Inflasi bisa kita tekan, terutama bahan pokoknya," ujar Dony.
Artinya, jaringan KDMP nantinya bisa menjadi salah satu cara pemerintah untuk lebih cepat menjangkau masyarakat desa ketika harga kebutuhan pokok mulai melonjak.
Bisa Jadi Agen Bank hingga Lawan Rentenir
Fungsi KDMP juga tidak berhenti di urusan distribusi barang. Pemerintah ingin jaringan ini ikut memperluas akses layanan keuangan di desa.KDMP nantinya dapat menjadi agen layanan perbankan. Masyarakat yang belum punya akses perbankan bisa memanfaatkannya untuk transaksi seperti tarik dan setor uang.
Pemerintah juga ingin memanfaatkan jaringan tersebut untuk mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap rentenir.
Caranya, PNM nantinya akan membuka kantor di koperasi desa untuk menyalurkan kredit dengan bunga yang lebih rendah.
"Kita ingin memutus mata rantai rentenir di desa. PNM nanti membuka kantor di Koperasi Desa. Dalam rangka apa? Menyalurkan kredit. Untuk menghindari adanya, sekarang kan banyak yang kena rentenir dan sebagainya. Nanti dengan bunga ada 8 persen," kata Dony.
Selain urusan subsidi dan layanan keuangan, jaringan KDMP juga akan didukung PT Pos Indonesia untuk kebutuhan logistik masyarakat desa.
Kerja sama tersebut salah satunya diarahkan untuk membantu masyarakat yang menjalankan usaha secara daring. Jadi, pelaku usaha di desa nantinya bisa mendapatkan akses layanan logistik melalui jaringan yang terhubung dengan KDMP.
Dengan berbagai fungsi tersebut, Dony menilai KDMP ke depan tidak hanya berperan sebagai koperasi. Jaringannya juga bisa menjadi infrastruktur distribusi pemerintah yang menjangkau masyarakat hingga level desa.
Jika sistemnya berjalan sesuai rencana, pemerintah bisa punya kanal yang lebih dekat dengan masyarakat untuk menyalurkan subsidi, menjaga harga kebutuhan pokok, memperluas akses keuangan, hingga mendukung aktivitas ekonomi warga desa.
