"Kami ingin produk tuna Indonesia, khususnya tuna kaleng dibebaskan bea masuk seperti produk tuna dari Thailand maupun Filipina,” ungkap Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Perikanan KKP Artati Widiarti melalui siaran pers, Selasa, 26 April 2022.
Delegasi Indonesia pada pertemuan Public Private Dialogue Track 1.5 Indonesia-Jepang dipimpin oleh Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kemenko Perekonomian.
Sementara Delegasi Jepang dipimpin oleh Vice Minister of Economy, Trade and Industry (METI). Pertemuan juga melibatkan sektor swasta, termasuk Kadin, Keidanren (Japan Business Federation), Jakarta Japan Club dan stakeholder lainnya.
Artati menjelaskan keuntungan yang akan didapat oleh Jepang melalui penghapusan empat pos tarif tuna asal Indonesia. Pertama, memperluas sumber pasokan tuna untuk importir negara tersebut dengan harga yang bersaing sekaligus mendukung pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.
KKP menerangkan, pembebasan tarif bea masuk tuna Indonesia telah dibahas dalam perundingan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) sejak 2014.
Pada 2018, Jepang menyampaikan akan membuka akses pasar untuk tuna kaleng Indonesia dengan syarat memperoleh perizinan atas operasi armada milik badan usaha joint venture investasi Jepang.
Pasca pemberlakuan Omnibus Law dan peraturan pelaksanaannya, syarat yang diajukan Jepang secara otomatis terpenuhi. Untuk itu, KKP meminta otoritas Jepang untuk membuka akses pasar produk tuna kaleng Indonesia di negeri Sakura.
KKP, lanjut Artati, meminta dukungan dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) dan Keidanren untuk mempertimbangkan penghapusan bea masuk ke Jepang untuk produk tuna kaleng Indonesia dengan menekankan keuntungan yang akan didapat oleh investor Jepang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
