Ilustrasi Pantai Pangandaran. Foto: Medcom.id.
Ilustrasi Pantai Pangandaran. Foto: Medcom.id.

Pemerintah akan Berlakukan Ganjil Genap di Tempat Wisata

Ekonomi objek wisata Luhut Pandjaitan sistem ganjil genap PPKM level 3
Suci Sedya Utami • 13 September 2021 23:16
Jakarta: Pemerintah akan memberlakukan kebijakan ganjil genap di tempat wisata untuk mengurangi kendaraan yang datang ke tempat wisata tersebut.
 
Menko Maritim dan Investasi (Marves) sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, kebijakan ganjil genap ini akan diberlakukan mulai Jumat pukul 12.00 WIB siang hingga Minggu pukul 18.00 WIB.
 
Luhut tidak ingin pembukaan wisata ini tidak dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat seperti yang terjadi di Pangandaran. Tempat wisata itu menerima banyak pengunjung pada saat pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pekan lalu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu tingkat okupansi hotel di wisata Pangandaran mendekati penuh. Menurut Luhut, ini berlawanan dengan ketentuan yang mengatur kapasitas hotel yang diperbolehkan beroperasi.
 
"Jangan seperti yang terjadi di kasus Pengandaran pekan lalu, jumlah pengunjung luar biasa banyaknya," jelas dia, dalam konferensi pers perkembangan PPKM secara virtual, Senin, 13 September 2021.
 
Luhut sebelumnya menegur Pangandaran yang menerima banyak pengunjung pada saat pelonggaran PPKM pekan lalu. Dia mengatakan, terjadi peningkatan mobilitas yang cukup masif di beberapa wilayah saat pelonggaran dilakukan. Ia bilang peningkatan tersebut utamanya terjadi di lokasi wisata Pangandaran.
 
"Beberapa lokasi wisata seperti Pantai Pangandaran yang dipenuhi pengunjung dari Bandung Raya, Tasikmalaya, Jabodebek sehingga berpotensi terjadi penyebaran kasus di daerah tersebut," kata Luhut.
 
Ia menyebut kondisi ini diperparah dengan lemahnya penerapan protokol kesehatan yang masih banyak dilanggar oleh masyarakat. Selain itu tingkat okupansi hotel di wisata Pangandaran mendekati penuh. Menurut Luhut ini berlawanan dengan ketentuan yang mengatur kapasitas hotel yang diperbolehkan beroperasi.
 
"Pemerintah pusat terus mendorong agar pemda terus memahami dan mengawasi kondisi ini dan melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk pengabaian peraturan PPKM ini," tegas Luhut.
 
(AHL)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif