Ilustrasi kawasan industri MI/ Atet Dwi Pramadia
Ilustrasi kawasan industri MI/ Atet Dwi Pramadia

Kemenperin Percepat Pembangunan Kawasan Industri Halal Demi Tarik Investasi

Ekonomi kawasan industri ekonomi syariah Kementerian Perindustrian produk halal Industri Halal
Husen Miftahudin • 27 November 2021 17:04
Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus mendorong tumbuhnya kawasan industri halal melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Pembentukan Kawasan Industri Halal.
 
"Melalui Permenperin 17/2020, telah mendongkrak percepatan pembangunan kawasan industri halal di Indonesia," kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Eko S.A. Cahyanto dalam siaran persnya, Sabtu, 27 November 2021.

Berikut tiga kawasan industri halal:

  1. Halal Modern Valley di Serang, Banten.
  2. Halal Industrial Park di Sidoarjo.
  3. Bintan Inti Halal Hub.
Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam upaya membangun kawasan industri halal, pengelola wajib memiliki masterplan yang mencakup perencanaan untuk mendukung industri halal sebagai tenant-nya. Selain itu, memiliki keunggulan karena wajib memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI).
 
"Kawasan industri halal juga perlu dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa tim manajemen halal, sistem manajemen halal, laboratorium halal, lembaga pemeriksa halal, dan instalasi pengolahan air baku tersertifikasi halal. Fasilitas-fasilitas ini yang akan mendorong peningkatan daya saing kawasan industri halal di Indonesia," papar dia.
 
Di samping itu, dalam mengakselerasi pengembangan industri halal di Indonesia, dibutuhkan dukungan insentif berupa fiskal dan pembiayaan. Kemenperin akan mengusulkan insentif bagi industri halal yang melakukan ekspor, substitusi impor, mengembangkan teknologi proses produk halal, melakukan inovasi industri halal, serta melakukan pembinaan dan pendampingan ekspor bagi pelaku IKM halal. Fasilitas fiskal ini diberikan kepada perusahaan yang berlokasi di kawasan industri halal.

Berikutnya, fasilitas pembiayaan diberikan untuk pendampingan proses produk halal bagi pelaku IKM, sertifikasi halal, inovasi bahan halal pengganti bahan kritis, serta peningkatan bankability bagi IKM yang meliputi pembentukan lembaga, penyelenggaraan, pendampingan untuk peningkatan credit rating IKM halal.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Guna mencapai sasaran tersebut, kami mengajak peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendorong pengembangan kawasan industri halal dan industri halal di Indonesia, termasuk mengakselerasi kebijakan insentif fiskal, sistem rating, pembiayaan inovasi, dan dukungan anggaran sehingga cita-cita kita bersama untuk menjadikan Indonesia sebagai top produsen industri halal dunia dapat tercapai," harap Eko.

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif