Ilustrasi - - Foto: Antara/ Hafidz Mubarak A
Ilustrasi - - Foto: Antara/ Hafidz Mubarak A

Daftar 19 Industri yang Dapat Insentif Pajak

Ekonomi perindustrian Insentif Pajak
Suci Sedya Utami, Husen Miftahudin • 13 Maret 2020 16:00
Jakarta: Pemerintah kembali merilis paket stimulus kedua untuk menangkal dampak penyebaran virus korona pada ekonomi nasional. Setidaknya terdapat empat kebijakan fiskal yang diberikan untuk sektor manufaktur.
 
Dari jumlah itu, tiga kebijakan diperuntukkan khusus bagi 19 industri di sektor manufaktur sebagaimana usulan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan insentif juga diberikan bagi wajib pajak yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) dan wajib pajak KITE industri kecil menengah (IKM).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pertama yakni penundaan atau penangguhan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 impor selama enam bulan. Kebijakan ini menjadi stimulus bagi industri yang dimaksud untuk tetatp mempertahankan laju impornya.
 
Kedua penangguhan PPh pasal 25 sebesar 30 persen selama enam bulan. Insentif ini diberikan agar stabilitas ekonomi dalam negeri dapat terjaga dan diharapkan ekspor dpaat meningkat.
 
Ia menjabarkan dalam satu tahun anggaran, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang dicicil setiap bulannya. Jika dihadapkan pada kondisi perlambatan saat ini, dan perusahaan harus mencicil, maka dikhawatirkan tidak bisa menyediakan uang tunai untuk membayar.
 
Di dalam PPh 25, korporasi setiap bulan harus mencicil pajak sesuai dengan estimasi yang dibuat menggunakan dasar tahun sebelumnya. Jika tahun lalu mereka membayar tinggi, tahun ini pun perusahaan juga harus mencicil lebih tinggi.
 
Misalnya, tahun lalu pajak korporasi sebesar Rp100 juta, maka tahun ini harus membayar Rp120 juta dengan mencicil per bulannya Rp10 juta. Padahal belum tentu pajak tersebut mencapai Rp100 juta, bisa saja setengahnya.
 
Karena itu, pembayaran bisa dilakukan pada penghitungan di akhir tahun. Jika dalam perhitungan ternyata kondisi perusahaan sangat rendah, maka tidak perlu membayar pajak.
 
"Begitu juga dengan PPh 22, biasanya mereka impor langsung bayar, Mungkin itu (sekarang) akan dihitung pajaknya akhir tahun. Kalau ternyata pajak akhir tahunnya rendah itu mungkin dikembalikan. Jadi penundaan ini untuk perusahaan sangat membantu sekali," kata Ani di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Maret 2020.
 
Ketiga, restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) akan dipercepat selama enam bulan. Untuk eksportir, percepatan restitusi diberikan tanpa batasan maksimal, sedangkan non eksportir dibatasi hingga Rp5 miliar. Harapannya dengan adanya percepatan restitusi, wajib pajak dapat lebih optimal dalam manajemen kas.

 
Sembilas belas industri manufaktur yang mendapat guyuran insentif tersebut yakni;
 
1. Industri bahan kimia dan barang kimia.
2. Industri peralatan listrik.
3. Industri kendaraan bermotor trailer dan semi trailer.
4. Industri farmasi obat kimia dan tradisional.
5. Industri logam dasar.
6. Industri alat angkutan lainnya.
7. IndustrI kertas dan barang dari kertas.
8. Industri makanan.
9. Industri komputer barang elektronik dan optik.
10. Industri mesin dan perlengkapan.
11. Industri tekstil.
12. Indistri karet, barang dari karet dan plastik.
13. Industri furnitur.
14. Industri percetakan dan reproduksi media rekaman.
15. Industri barang galian bukan logam.
16. Industri barang logam bukan mesin dan peralatan.
17. Industri barang jadi.
18. Industri minuman.
19. Industri kulit dan alas kaki.
 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif