Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini. FOTO: MI/RAMDANI
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini. FOTO: MI/RAMDANI

Aturan KLKK Berpotensi Membuat Subsidi Listrik Membengkak

Ekonomi listrik pembangkit listrik PLN subsidi listrik
Suci Sedya Utami • 26 Agustus 2020 08:02
Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengatur peningkatan standar emisi operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Namun peraturan tersebut memiliki konsekuensi terhadap beban subsidi listrik yang harus ditanggung pemerintah.
 
Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini mengatakan implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal tidak hanya berdampak pada PLTU yang ada, tetapi juga PLTU yang sedang dalam tahap kontruksi dan PLTU yang telah terkontrak.
 
Zulkifli mengatakan untuk menjalankan aturan tersebut, PLN perlu melengkapi beberapa pembangkitnya dengan alat pengendali emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Pemasangan alat ini berdampak pada kenaikan biaya pokok penyediaan listrik (BPP).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kenaikan BPP tentunya akan menyeret beban subsidi yang mesti dibayarkan pemerintah mengingat sejak 2017 hingga saat ini pemerintah memutuskan tidak adanya kenaikan tarif, maka kenaikan biaya tersebut tidak bisa dibebankan pada pelanggan. Artinya pemerintah yang akan menanggung beban tersebut melalui subsidi.
 
"Pemasangan alat pengendali emisi akan berdampak pada peningkatan BPP sekitar Rp104 per kWh yang menyebabkan penambahan beban subsidi listrik sekitar Rp10,7 triliun per tahun," ujar Zulkifli, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Agustus 2020.
 
Mantan Direktur Bank Mandiri itu mengatakan saat ini PLTU yang beroperasi telah memenuhi standar mutu emisi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008. Maka dari itu, Zulkifli berharap penerapan Permen LHK Nomor 15 tidak berlaku surut dan pembangkit yang sudah ada diperbolehkan memakai ketentuan Permen sebelumnya.
 
"PLN telah menjalin koordinasi intens dengan KLHK sehingga dimungkinkan adanya masa transisi pemenuhan Permen LHK Nomor 15 dalam rentang waktu 10 tahun," ujar dia.
 
Kendati demikian, Zulkifli memastikan, pihaknya tetap berkomitmen untuk memenuhi ketentuan aturan tersebut dengan menekan kenaikan BPP listrik melalui efisiensi. Selain itu, beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan standar mutu di antaranya pengendalian kadar sulfur batu bara, dan pengalihan bahan bakar pembangkit termal.
 
Kemudian, penggunaan teknologi rendah karbon, co-firing, pengembangan energi baru dan terbarukan, pemasangan pengendali emisi, dan pemasangan continous emission monitoring system pada semua PLTU kapasitas di atas 25 mega watt (MW).
 
(ABD)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif