Beberapa pengurus Kadin khawatir pelaksanaan Munas VIII Kadin pada 30 Juni 2021 di Kendari, Sulawesi Tenggara, itu justru membuat kasus covid-19 semakin tinggi. Untuk itu, mereka mengirim surat ke Kadin Indonesia untuk menunda pelaksanaan munas.
Ketua Kadin Jawa Barat Cucu Sutara mengatakan jajaran pengurus dan dewan pertimbangan meminta munas Kadin ditunda. Permintaan itu disebut berdasarkan hasil rapat.
"Covid meningkat, kita harus jaga kesehatan bersama. Jangan sampai orang Kadin justru membuat klaster baru. Sia-sialah kerja keras Kadin membantu pemerintah melalui Vaksin Gotong Royong," kata Cucu, dilansir Antara, Jumat, 18 Juni 2021.
Ketua Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty mengatakan akan segera membuat surat resmi ke panitia untuk meminta penundaan Munas Kadin. "Penundaan itu kami pandang sebagai langkah Kadin membantu pemerintah untuk mengendalikan penyebaran covid-19. Kadin harus mendukung dan melaksanakan program pemerintah," kata Muhalim.
Wakil Ketua Umum Kadin Lampung Yuria Putra Tubarad menyatakan senada. "Saran saya lebih baik munas Kadin di Kendari ditunda sampai tren covid-19 menurun. Kita ikuti imbauan pemerintah untuk membatasi mobilitas dan kerumunan," kata Yuria.
Ketua Kadin Papua Barat Imanuel Yenu menegaskan anggota Kadin harus menjalankan imbauan pemerintah untuk mengendalikan covid-19. "Karena itu, sebaiknya Kadin jangan dulu membuat hajatan munas yang berpotensi membuat kerumunan," ucapnya.
Baca: Munas Kadin di Kendari Diminta Terapkan Prokes Ketat
Pelaksanaan Munas Kadin bakal diselenggarakan 28-30 Juni 2021. Pelaksanaannya sempat tertunda dan berpindah tempat karena alasan pandemi.
Ketua Majelis Penyelamat Organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia Lisman Hasibuan berharap Munas Kadin tetap berlangsung di Kendari. Ia mengajak semua peserta mematuhi semua protokol kesehatan.
"Panitia agar menerapkan aturan prokes covid-19 secara ketat," kata Lisman dalam keterangan tertulis, Selasa, 15 Juni 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
