Jakarta: Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan bahwa kebijakan pemberhentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) perlu dibarengi dengan pemberian insentif kepada sektor-sektor tertentu serta upaya menekan tingkat inflasi.
“Kebijakan ini (pemberhentian PPKM) juga perlu diiringi dengan kebijakan lain, termasuk kebijakan untuk memberikan insentif untuk sektor-sektor tertentu dan juga kebijakan meredam angka inflasi yang relatif masih tinggi terutama pada akhir tahun lalu,” kata Rendy dilansir Antara, Senin, 2 Januari 2023.
Dia mengatakan kombinasi kebijakan tersebut akan menentukan perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I-2023 hingga triwulan selanjutnya sepanjang 2023.
| Baca juga: Cabut PPKM, Jokowi: Bukan Gagah-gagahan |
“Kombinasi kebijakan ini sebenarnya penting untuk menambah peluang agar kinerja ekonomi nasional pada tahun ini bisa mencapai target sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah,” jelas.
Dia menyampaikan pemberhentian kebijakan tersebut akan berdampak cukup signifikan terhadap sektor pariwisata di Tanah Air, hingga sektor turunannya.
“Dengan tumbuhnya sektor pariwisata, sektor ikutannya seperti misalnya transportasi, kemudian restoran, makanan dan minuman itu juga berpeluang akan berdampak positif,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan tujuan pemerintah mencabut kebijakan PPKM tersebut agar kinerja perekonomian nasional bisa kembali ke level sebelum pandemi covid-19 meskipun saat ini Indonesia sudah mencatatkan kinerja perekonomian yang positif sepanjang tiga triwulan berturut-turut pada 2022, yang mana selalu tumbuh di atas lima persen year on year (yoy).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
