Ilustrasi. Foto: dok Polres Berau.
Ilustrasi. Foto: dok Polres Berau.

Harus Ada Ketegasan Hukum Atasi Pertambangan Ilegal!

Husen Miftahudin • 30 November 2022 14:26
Bandung: Plh. Dirjen Minerba Kementerian ESDM M. Idris F. Sihite mengakui penambangan ilegal dan liar sudah banyak dan terjadi sejak lama. Kasus penambangan liar dan ilegal yang saat ini terjadi dibarengi dengan kasus yang sedang viral dan ramai dibicarakan masyarakat.
 
Terkait hal tersebut, Ditjen Minerba Kementerian ESDM menggunakan instrumen hukum yang telah ada dan melakukan pengawasan sesuai tupoksi yang dimiliki Ditjen Minerba.
 
"Tapi harus dipahami ada tupoksi dari pihak lain, yakni APH (Aparat Penegak Hukum). Kita sudah sampaikan, sampai bulan ini ada 38 laporan ke polisi. Kita tinggal tunggu follow up dari APH, ujar Idris dalam seminar dan pameran di Bandung, Rabu, 30 November 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Apapun yang dilakukan APH dan sudah disampaikan dalam raker di DPR akan dibentuk unit khusus yang menangani penegakan hukum. Kita mungkin bisa berharap ke penegakan hukum tapi sementara ini kita optimalkan fungsi yang ada dulu," tambahnya.
 
Terkait wacana pelarangan ekspor timah, Idris menekankan kebijakan tersebut untuk meningkatkan nilai tambah dan efek ekonomi yang lebih optimal di Indonesia. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan untuk negara dan memberikan efek ekonomi yang maksimal.
 
"(Wacana pelarangan ekspor timah) mungkin selama ini ada pihak-pihak tertentu yang sudah nyaman atau terbiasa dengan pola-pola seperti itu. Supaya kita jangan jadi bangsa yang mengekspor tanah dan air saja, tapi nilai tambah dioptimalkan oleh negara lain," jelasnya.
 
Idris menegaskan, pelarangan ekspor timah merupakan bagian dari strategi memutuskan rantai pasok di hilir. Jika hilirnya diputus dengan pelarangan impor maka, aktivitas di hulu akan berkurang. Sehingga negara lebih mendukung tata kelola pertambangan yang baik, termasuk dengan mengakomodasi usaha pertambangan yang memiliki izin.
 
"Berapa lama proses pelarangan ekspor timah itu melalui proses dan evaluasi, sehingga bisa beroperasional dan memiliki manfaat," urainya.
 
Baca juga: Biar Tetap Exist, Pemerintah Godok Aturan Produksi Migas di Masa Transisi Energi

 
Di sisi lain Idris mengapresiasi upaya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola timah. Hal tersebut dirasa sangat bermanfaat agar dapat mengidentifikasi bagian-bagian mana yang perlu diperkuat.
 
"Tujuannya sama (BPKP mengaudit tata kelola timah) untuk Indonesia. Dirjen Minerba Kementerian ESDM terbuka untuk menerima kritik yang bersifat konstruktif," tandasnya.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan pihaknya akan membuat kebijakan untuk mengatasi pertambangan ilegal dan liar. Dalam aspek kelembagaan perlu ada penguatan untuk mengatasi pertambangan ilegal dan liar.
 
Menurutnya penguatan itu agar ada lembaga khusus yang menangani pertambangan ilegal dan liar agar memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan di lapangan. "Jika harus ada koordinasi, misalnya inspektur tambang atau koordinasi dengan pihak keamanan tentu prosesnya panjang dan membutuhkan effort dan ekstra keras," jelasnya.
 
Oleh karena itu DPR meminta ada penegasan dari APH dan stakeholder terkait dan lainnya agar satu kasus penegakan hukum yang benar-benar ditindak secara tegas dan konsekuen.
 
"Hal itu dilakukan agar ada efek jera terhadap yang lainnya. Karena bicara pertambangan ilegal di Indonesia ada sekitar ribuan kasus. Pertambangan ilegal itu terjadi di semua sektor, batu bara, timah, nikel. Jadi biarkan panja pertambagan ilegal bekerja untuk bisa menghasilkan rekomendasi yang tujuannya agar terjadi penegakan hukum di lapangan," tandasnya.
 
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
 
(HUS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif