“Transformasi digital harus ditunjang oleh peningkatan keamanan siber untuk menjaga keamanan data atau dokumen digital penggunanya,” kata Heru melalui keterangan tertulis, Senin, 1 Agustus 2022.
Dia meminta pemerintah memperhatikan infrastruktur keamanan digital. Sehingga, potensi kejahatan siber dapat diredam.
Di sisi lain, Heru menyebut masyarakat mulai jamak mentransformasi dokumen konvensional ke elektronik. Menurut dia, hal itu selaras dengan percepatan transformasi digital yang jadi fokus pemerintah.
Salah satu contoh, yakni penggunaan meterai melalui e-meterai dan tanda tangan elektronik. Heru melihat penggunaan dua komponen dokumen itu sangat memudahkan masyarakat.
Baca: Studi: Keamanan Siber Memengaruhi Perilaku Pembelian Konsumen di Asia Tenggara |
"Mudah karena bentuknya digital, keamanannya terjamin dan secara legal sah di mata hukum karena sudah ada payung hukumnya,” jelas Heru.
Secara hukum, penggunaan e-meterai dilandasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 1 ayat 9 tentang Sertifikasi Elektronik. Penggunaannya juga dilandasi UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
Pemerintah, tak hanya memperluas definisi dokumen. Tak hanya kertas, dokumen elektronik juga diakui.
Salah satu platform pembubuhan e-meterai dan tanda tangan digital difasilitasi platform DIMENSY. Platform tersebut berkolaborasi dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) mendistribusikan e-meterai, tanda tangan digital, digital stamp, dan digital certificate.
Platform tersebut membantu pengesahanan dokumen pekerjaan dan menjamin keamanan data digital melalui dukungan multilayer security, document management system, serta sistem penyimpanan otomatis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
