"Pemerintah sebaiknya jangan gegabah menerapkan sistem power wheeling dalam sistem ketenagalistrikan kita. Karena implementasi power wheeling dalam jangka panjang akan merugikan konsumen," kata Tulus dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 10 September 2024.
Menurutnya, skema power wheeling itu sangat berbahaya karena memperbolehkan produsen listrik swasta menggunakan jaringan yang selama ini dikelola negara.
"Jika sudah ada peran swasta, dikhawatirkan bakal terbentuk kartel atau oligopoli dalam sistem ketenagalistrikan. Dengan adanya campur tangan swasta, maka pemerintah akan sulit mengintervensi penentuan tarif listrik," katanya.
| Baca juga: Skema Power Wheeling Disebut Bisa Kerek Tarif Listrik |
Rugikan konsumen
Jika pemerintah sulit menentukan tarif, lanjut Tulus, maka masyarakat sebagai konsumen listrik akan menelan tarif listrik yang mahal. "Jadi dalam jangka panjang, power wheeling berpotensi merugikan konsumen," sebut dia.
Pada ujungnya, kata Tulus, power wheeling berisiko mewariskan masalah kepada rakyat yang bakal menerima tarif listrik mahal. Selain itu, negara juga dirugikan karena jaringan transmisi listriknya digunakan juga oleh swasta. "Investasi jaringan listrik itu mahal," kata dia mengingatkan.
Tulus berpendapat, sistem ketenagalistrikan harus dikuasai sepenuhnya oleh negara dan dinikmati oleh masyarakat. "Negara harus hadir secara kuat dalam mengendalikan sistem ketenagalistrikan. Bukan malah dinikmati oleh segelintir investor," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
