Salah satunya, menurut Nugroho, dengan mendiskusikan isu krusial yang meliputi konektivitas, aksesibilitas, dan energi. "Rapat koordinasi menghasilkan rumusan strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah tertinggal dengan mendiskusikan isu krusial seperti konektivitas, aksesibilitas, dan energi," kata Nugroho, dikutip Rabu, 1 Mei 2024.
Rapat diisi dengan presentasi dari enam kabupaten di daerah tertinggal mengenai Grand Design Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Terkait Konektivitas, Aksesibilitas, dan Energi di masing-masing Kabupaten.
Paparan tersebut dibahas dan diberikan tanggapan oleh perwakilan Kementerian yang hadir seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian PUPR. Beberapa masukan tersebut di antaranya pendetailan grand design, aspek legalitas hukum atas grand design yang disusun.
| Baca juga: Wamendes: Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Turun Signifikan |
Dukung realisasi Visi Indonesia Emas 2045
Selain itu perlunya sinergi dan pedelegasian kewenangan antara masing-masing pihak yang terlibat dalam pembagian tugas atau otoritas, agar menjadi lebih jelas, penyelarasan grand design dengan rencana pembangunan daerah dan nasional dalam mendukung realisasi Visi Indonesia Emas 2045.
"Harapannya melalui forum ini dapat secara nyata dilakukan asistensi atau pendampingan dari K/L terkait untuk mendukung penyusunan grand design yang lebih komprehensif, sehingga menghasilkan solusi konkret dan terukur," kata Nugroho.
Sebelumnya, Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi menyelenggarakan rapat koordinasi perumusan kebijakan pengembangan ekonomi di kabupaten daerah tertinggal di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 24 April 2024. Rapat secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PPDT) Nugroho Setijo Nagoro.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
