"Kita tahu produktivitas masih rendah sekali dibandingkan produktivitas yang dicapai perkebunan swasta besar dan PTPN. Produktivitasnya masih di kisaran 2,5 ton setara CPO per tahun. Untuk itu, pemerintah mengenalkan program peremajaan sawit rakyat untuk menanam kembali tanaman sawit yang usianya tua antara 25 tahun atau lebih atau yang ditanam dari bibit yang tidak bersertifikat sehingga tidak produktif," ungkapnya dalam Konferensi Pers Kinerja Sektor Sawit dalam Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Jakarta, Kamis, 22 Desember 2022.
Dalam program ini, BPDPKS memberikan dukungan dengan membiayai kegiatan peremajaan sawit rakyat sebesar Rp30 juta per hektare (ha) dengan maksimum empat ha. Dukungan ini tidak memberikan kewajiban kepada petani untuk mengembalikan dananya. Petani hanya diminta benar-benar menerapkan program penanaman kembali.
Sejak 2019-2022 volume peremajaan sawit rakyat dikatakan cukup besar. Pada 2019 peremajaan sawit rakyat mencapai 90.491 ha, 2020 menjadi 94.033 ha, menurun di 2021 menjadi 42.212 ha dan 2022 menurun lagi hanya menjadi 30.759 ha.
"Penurunan ini disebabkan adanya ketentuan regulasi baru yang mewajibkan para petani yang ikut serta replanting harus menjamin lahannya clean and clear dan tidak berada di kawasan hutan, perlindungan gambut, dan tidak bertumpang tindih dengan hak guna usaha perkebunan lain. Jadi persiapannya sulit," kata Eddy.
Jumlah dana tersalur untuk program ini pada 2019 mencapai Rp2,22 triliun, naik di 2020 sebesar Rp2,67 triliun, pada 2021 turun menjadi Rp1,6 triliun, dan 2022 menjadi Rp923 miliar. Sejak 2015 diberlakukannya program ini, BPDPKS telah menyalurkan dana sebesar Rp7,52 triliun yang diberikan kepada 168 ribu pekebun.
Program kedua ialah pengembangan biodiesel. Program ini mewajibkan untuk mencampur biodiesel ke solar, sedangkan pengusaha diwajibkan menjual biodiesel kepada badan usaha bahan bakar minyak atau Pertamina seharga solar, sedangkan harga biodiesel lebih tinggi dari solar.
Agar pengusaha tidak rugi, selisihnya dibebankan atau diamanatkan kepada BPDPKS. Program ini merupakan insentif biodiesel untuk membayar selisih antara harga indeks pasar biodiesel dengan solar.
Sejak 2015, BPDPKS telah menyalurkan dana Rp144,59 triliun untuk pendanaan penyaluran biodiesel sebanyak 42,98 juta kiloliter. Pada tahun ini, terdapat penurunan dana yang disalurkan oleh BPDPKS untuk program biodiesel.
"Pada 2022 BPDPKS hanya salurkan Rp34,56 triliun. Karena selisih harga biodiesel dengan solar semakin menyempit. Harga solar cenderung naik dan peningkatannya lebih tinggi dari biodiesel. Bahkan tiga bulan terakhir selisihnya negatif. Artinya solar lebih tinggi dari biodiesel dan kami tidak membayar selisih. Sehingga kalau dibandingkan 2021, meskipun pembayaran tinggi, tapi 2022 itu volumenya 10,6 juta kiloliter dan 2021 hanya 9,26 kiloliter," ujar Eddy.
| Baca juga: Penerimaan Devisa Sawit Tahun Ini Diproyeksi Capai USD34,67 Miliar |
Program ini dikatakan akan mengurangi impor solar sebesar 35 persen dan dapat mengurangi emisi karbon sebesar 64,16 juta ton setara CO2.
Program ketiga ialah penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2022, BPDPKS telah menyalurkan dana Rp111,9 miliar untuk membiayai riset dan secara kumulatif, sejak 2015 telah salurkan Rp501 miliar untuk riset.
"Kami lakukan ini dengan lembaga riset, perguruan tinggi, K/L, dan lainnya. Terdapat 279 kegiatan riset yang didanai BPDPKS bekerja sama dengan 78 lembaga riset dengan melibatkan 950 peneliti. Dari hasil riset, 243 hasilnya dipublikasikan dan 50 riset dipatenkan. Kami akan prioritaskan riset yang bisa dikomersilkan. Karena yang kami inginkan riset bukan hanya hasilnya jadi dokumen saja, tapi dapat dimanfaatkan masyarakat dan pemerintah. Sehingga riset yang akan kami danai kami prioritaskan riset yang siap dikomersilkan," lanjutnya.
Program keempat ialah pengembangan sumber daya manusia. Sejak 2015, BPDPKS telah memberikan beasiswa kepada 4.265 mahasiswa dan pelatihan kepada 11.088 orang petani kelapa sawit. Hasil pemberian beasiswa menghasilkan lulusan program D1 sebanyak 1.700 orang dan D3 sebanyak 630 orang.
"Di 2022 BPDPKS salurkan dana Rp97,6 miliar untuk mendanai 1.000 mahasiswa dan pelatihan kepada 2.009 orang. Kami rencanakan 2023 akan kita tingkatkan beasiswa bisa mencapai 2.000 orang karena ini program yang baik untuk kembangkan SDM di sektor sawit," tegas Eddy.
Program kelima ialah sarana dan prasarana. Program ini baru terlaksana di 2022 dan telah ditetapkan 15 lembaga pekebun yang berhak menerima bantuan sarana dan prasarana ini. Nilai dukungan di 2022 ini mencapai Rp43,3 miliar.
Program kelima ini merupakan promosi. Program ini dilakukan karena sektor sawit banyak mengalami serangan dalam bentuk black campaign yang tujuannya untuk menjatuhkan sawit seperti sawit merupakan produk yang tidak sehat, mengandung banyak kolesterol, mengakibatkan deforestasi, kerusakan hutan, merusak biodiversity dan lainnya.
"Ini tidak semuanya benar. Oleh karena itu, salah satu program kami yaitu promosi dalam arti sosialisasikan sawit khususnya kelebihan sawit. Program ini kami lakukan dalam sosialisasi, webinar dalam dan luar negeri, perluasan pasar juga kami berikan dukungan dalam event pameran baik dalam dan luar negeri. Sepanjang 2022 ini sentimen positif media alami kenaikan. November mendekati 80 persen. Karena sawit komoditas strategis, dukungan media untuk sosialisasikan manfaat dan kelebihannya sangat diharapkan," ujarnya.
Program keenam atau terakhir ialah pengembangan UMKM sawit Indonesia. Pada 2022, BPDPKS berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan asosiasi dalam pengembangan 450 UMKM.
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
