Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. Foto: Medcom.id
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. Foto: Medcom.id

Kadin Serahkan Keputusan WFH ke Masing-masing Perusahaan

Ekonomi arus balik Kadin work from home Arsjad Rasjid Work From Office Lebaran 2022
Annisa ayu artanti • 11 Mei 2022 14:08
Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyerahkan keputusan sistem kerja di masa arus balik Lebaran 2022 kepada masing-masing perusahaan.
 
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, pihaknya mendukung program pemerintah yang meminta perusahaan menerapkan kembali sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk mengurangi kepadatan lalu lintas saat arus balik. Hanya saja, pemerintah tidak bisa memaksakan seluruh perusahaan menerapkan anjuran tersebut
 
Menurutnya, WFH sudah tidak asing lagi bagi pekerja di masa pandemi. Sebab hingga sekarang pun masih banyak perusahaan yang menerapkan sistem shifting WFH-WFO (Work From Office) bagi karyawannya sehubungan untuk mencegah penyebaran covid-19 di Indonesia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sebenarnya WFH juga dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk menghindari kenaikan arus mudik selama pekerjaan dapat dikerjakan dari rumah. Hal ini dikarenakan dengan diberlakukanya WFH dapat mengurangi aktivitas masyarakat di jalanan, sehingga mengurangi kemacetan. Namun, semua itu kembali lagi kepada peraturan perusahaan masing-masing karena tidak semua sektor usaha dapat disamakan," kata Arsjad melalui keterangan yang diterima Medcom.id, Rabu, 11 Mei 2022.
 
Arsjad melanjutkan, terdapat beberapa perusahaan yang harus melakukan kegiatan operasionalnya secara langsung di tempat kerja, seperti perusahaan manufacturing, produksi, dan consumer goods. "Maka dari itu, jenis perusahaan-perusahaan itu tidak dapat diberlakukan WFH," ucapnya.
 
Namun, untuk jenis perusahaan seperti jasa, atau jenis pekerjaan tertentu seperti scientist, manajemen, back office, dan semacamnya dapat dilakukan dengan WFH.
 
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji juga meminta perusahaan-perusahaan dapat menyikapi imbauan WFH tersebut dengan bijaksana. Artinya, disesuaikan dengan sektor usaha masing-masing, tidak bisa disamaratakan.
 
"Bagi swasta, dalam hal ini harus dilihat terlebih dahulu, apakah perusahaan tersebut berorientasi pada sektor barang atau jasa. Ini yang wajib dilihat terlebih dahulu potretnya dalam bentuk WFH yang dimaksudkan," kata Adi.
 
Ia pun meminta imbauan pemerintah tersebut disesuaikan dengan kebijakan internal masing-masing perusahaannya. Hal ini dikarenakan, di setiap perusahaan terdapat terdapat SKP menteri yang harus ditaati bersama.
 
Menurutnya, jika hanya sebatas imbauan untuk mengurangi kemacetan, tidak masalah selama semua itu dikomunikasikan antara pekerja dengan pengusaha agar tidak terjadi miss-communication.
 
"Pada dasarnya, Kadin maupun Asosiasi lainnya juga tidak masalah sejauh hal tersebut tidak mengganggu efisiensi dan produktivitas pekerjaan itu sendiri," pungkasnya.
 
(HUS)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif