Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Foto : Medcom.id.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Foto : Medcom.id.

3 Jurus Menperin Wujudkan Industri yang Mandiri dan Berdaulat

Husen Miftahudin • 23 Agustus 2021 20:51
Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bertekad untuk terus membangun sektor industri di tanah air yang mandiri, berdaulat, maju, berkeadilan dan inklusif. Konteks mandiri, yakni keberlangsungan industri manufaktur dalam negeri tidak boleh tergantung pada sumber daya luar negeri.
 
Kemudian, konsep berdaulat dapat dimaknai bahwa produk-produk industri manufaktur dalam negeri mesti menjadi 'tuan' di negeri sendiri serta dipakai oleh anak bangsa dan menjadi kebanggaan. Sementara konteks maju artinya industri manufaktur dalam negeri memiliki daya saing global dan menguasai pasar internasional.
 
"Sedangkan, untuk berkeadilan dan inklusif, memiliki makna bahwa pembangunan industri manufaktur harus merata di seluruh wilayah atau daerah dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat hingga lapisan terbawah," ungkap Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siaran persnya, Senin, 23 Agustus 2021.

Agus mengemukakan ada tiga kebijakan utama yang perlu dijalankan dalam mewujudkan industri yang mandiri dan berdaulat, yakni program substitusi impor, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan hilirisasi sumber daya alam.
 
Menurutnya, upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus mendorong penguatan struktur industri manufaktur, Kemenperin telah mengeluarkan kebijakan substitusi impor 35 persen pada 2022.
 
"Strategi ini ditempuh guna merangsang pertumbuhan industri substitusi impor di dalam negeri, peningkatan utilitas industri domestik, dan peningkatan investasi untuk produksi barang-barang substitusi impor," tuturnya.
 
Langkah tersebut akan didukung dengan optimalisasi program P3DN. Salah satu kebijakannya adalah penetapan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen. Penetapan TKDN dimaksudkan untuk mendorong agar semua produk yang dihasilkan industri dalam negeri dapat diserap dalam proyek pengadaan barang/jasa di dalam negeri, baik melalui APBN maupun anggaran BUMN/BUMD.
 
"Tahun ini, pemerintah memfasilitasi pemberian sertifikat TKDN secara gratis untuk 9.000 produk. Ini diharapkan bisa dimanfaatkan optimal oleh para industri dalam negeri," ujarnya.
 
Berikutnya, kebijakan hilirisasi berbasis sektor primer, dinilai memberikan efek yang luas bagi ekonomi nasional, di antaranya peningkatan pada nilai tambah bahan baku dalam negeri, investasi dan ekspor, serta penyerapan tenaga kerja lokal.
 
"Kita tidak boleh berpuas diri sebagai eksportir hasil bumi baik dari pertanian maupun pertambangan. Dengan sumber daya alam yang berlimpah, Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk menjadi negara eksportir berbagai produk berbasis agro, mineral, migas, dan batu bara," pungkas Agus.

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SAW)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan