Ilustrasi menara telekomunikasi. Fotro: Antara/Joko Sulistyo
Ilustrasi menara telekomunikasi. Fotro: Antara/Joko Sulistyo

Perlu Peran KPPU Dalam Merger Indosat H3I

Medcom • 08 Oktober 2021 18:00
Jakarta: Merger akusisi perusahaan di Indonesia dinilai harus mendapat persetujuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal itu dinilai penting agar iklim persaingan usaha terus terjaga.
 
Hal itu diungkapkan Ketua KPPU periode 2013-2015 Nawir Messi menyikapi merger Indosat Ooredoo (Indosat) dan Hutchison 3 Indonesia (H3I).
 
Nawir menyebut saat ini KPPU merupakan satu-satunya lembaga negara yang diberikan kewenangan dalam UU 5 tahun 1999 untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Dampak merger yang dinilai KPPU tak sekadar efisiensi yang akan didapatkan oleh perusahaan. Tetapi juga melihat dampak yang nanti akan didapatkan oleh masyarakat dan Negara dengan tetap menjunjung tinggi iklim persaingan usaha yang sehat,” kata Nawir, Jumat, 8 Oktober 2021
 
Menurut Nawir, marwah menjaga iklim persaingan usaha terus dipertahankan KPPU di merger. Nawir mencontohkan merger XL Axiata dengan Axis, saat itu dirinya menjadi ketua tim penilai merger dengan melakukan penilaian mendalam terhadap dampak merger yang kemungkinan terjadi dari dua operator selular tersebut.
 
Salah satu perhatian KPPU pada saat itu adalah memastikan harga layanan yang akan diberikan tetap memperhatikan persaingan usaha yang sehat.
 
"Salah satu rekomendasi dan catatan kita kepada XL Axis saat itu adalah mewajibkan memberikan laporan setiap bulan ke KPPU mengenai pricing policy. KPPU melakukan evaluasi hingga 2 tahun pasca merger," kenang Nawir.
 
KPPU juga memberikan rekomendasi kepada Pemerintah menarik 10 MHz frekuensi dari perusahaan hasil merger tersebut.
 
“Prinsipnya frekuensi adalah milik negara bukan milik operator selular. Analoginya seperti HGU tanah yang dimiliki oleh Negara diberikan izin pengelolaannya kepada swasta,” ujarnya.
 
Nawir menyebut alat produksi utama operator selular adalah frekuensi. Penguasaan frekuensi yang dominan di salah satu pihak akan merusak iklim persaingan usaha. “Saat itu KPPU merekomendasi kepada Pemerintah untuk menarik 10 MHz frekuensi yang dimiliki XL Axis Sehingga penilaian kita tidak hanya dari sisi konsumen dan perusahaan telekomunikasi saja. Tetapi juga pada alat produksi,"ungkap Nawir,” katanya.
 
Dengan mengacu kepada Pasal 19 ayat (3) PerKPPU No. 3/2019 dan Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan, KPPU dapat memberikan persetujuan bersyarat kepada badan usaha yang akan melakukan merger akusisi dengan persyaratan seperti penyesuaian struktural (structural remedies), meliputi divestasi saham dan atau divestasi yang dipersamakan dengan saham.
 
"Rekomendasi KPPU ketika merger XL Axis dengan rekomendasi KPPU, ketika merger Indosat H3I kemungkinan akan sama. Bahkan sangat terbuka peluang untuk rekomendasi yang lebih mengikat, dikarenakan instrument regulasinya sudah jauh lebih lengkap yaitu dengan hadirnya UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya,” kata Nawir.
 
(FZN)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif