"Minggu depan mudah-mudahan sudah lebih baik," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selaku Koordinator PPKM Darurat Provinsi Jawa-Bali dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Juli 2021.
Luhut mengatakan sasaran distribusi obat adalah pasien covid-19 yang menjalankan isolasi mandiri. Sedangkan untuk alur pembagiannya, ia menuturkan, nantinya Kimia Farma menyediakan obat, Kesdam (Kesehatan Daerah Militer) sebagai pendistribusi obat berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan PKM terkait pasien positif berdasarkan data New All Records (NAR) dan triase gejala pasien, dan dilanjutkan oleh babinsa sebagai pengantar obat dan edukasi pasien.
"Diutamakan yang berlatar belakang sosial ekonomi rendah," ujarnya.
Luhut juga menegaskan syarat untuk mendapat obat dari pemerintah itu adalah menunjukkan hasil tes swab PCR. Ia menyarankan untuk menggaet dokter dalam eksekusi rencana ini.
"Saran saya nanti 2.200 dokter yang direkrut dan dikoordinasi oleh Pak Tugas (Kapuskes TNI) dipimpin Panglima TNI, bisa atur semua flow (alur) ini, dan selalu dikoordinasikan dengan Kemenkes," jelasnya.
Sementara itu, Panglima TNI Hadi Tjahjanto menyatakan kesiapan pihaknya untuk menyusun mekanisme pencatatan, penyaluran, dan sosialisasi obat-obatan tersebut.
"Untuk kecamatan dan desa kami tentu akan terus dengan dokter dan bidan desa untuk edukasi pasien, dan bersama Babinsa juga nanti akan membantu," ujar Hadi.
Vaksin Berbayar Individu Jadi Ancaman Vaksinasi Gotong Royong Gratis
Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai rencana vaksin berbayar individu yang rencananya akan mulai dijual secara bebas oleh Kimia Farma dapat mengancam ketersediaan vaksin gratis untuk para karyawan.
“Membuka opsi berbayar untuk individu memang bisa mempercepat program vaksinasi tetapi otomatis ketersediaan stok (vaksin gratis) untuk karyawan swasta berkurang,” demikian diungkapkan Associate Researcher CIPS Andree Surianta dalam keterangan resmi, Senin, 12 Juli 2021.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyebutkan ada sekitar 10 juta orang terdaftar dalam program vaksinasi gotong royong gratis. Namun stok vaksin Sinopharm yang masuk baru cukup untuk 750 ribu orang. Vaksin gotong royong gratis untuk karyawan swasta pun baru menjangkau 465 ribu orang.
Ia bilang keterbatasan stok vaksin gotong royong membuat perusahaan ragu-ragu untuk berkomitmen, apalagi membayar down payment (uang muka).
Ia bilang perusahaan yang ragu-ragu malah bisa jadi mengurungkan niat untuk melanjutkan program vaksin gotong royong hingga akhir lantaran menganggap karyawan bisa membeli vaksin sendiri lewat Kima Farma.
“Jadi alih-alih meningkatkan jumlah yang divaksinasi, yang terjadi sebenarnya adalah pergeseran peserta dari perusahaan ke individu,” ujar dia.
Agar dapat berjalan dengan baik, usaha mempercepat vaksinasi gotong royong gratis untuk karyawan maupun individu memerlukan penambahan pasokan, tidak saja dari segi jumlah tetapi juga jenis maupun merek vaksin.
Perluasan jenis dan merek vaksin bisa memberikan opsi kisaran harga bagi perusahaan maupun individu dan memungkinkan mereka menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan masing-masing.
Namun tugas mencari supplier baru tentu akan menambah beban pekerjaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bio Farma yang ditunjuk sebagai satu-satunya pengimpor, produsen dan distributor vaksin di Indonesia.
“Pada akhirnya, cepat lambatnya program vaksinasi, baik pemerintah maupun swasta, akan tergantung dari kecepatan BUMN ini. Kalau pengadaan tetap harus melalui satu pintu saja, membuka jalur-jalur pasokan baru bisa menjejali pintu tersebut dan akhirnya meningkatkan risiko kemacetan,” tutur dia.
Indonesia, ujar Andree, perlu mengembangkan dan mendiversifikasi jalur impor dan produksi vaksinnya untuk mengurangi risiko disrupsi. Ketergantungan pada satu produsen sangat berisiko karena Indonesia membutuhkan jumlah vaksin yang besar untuk mempercepat dan memperluas jangkauan vaksinasi.
Penelitian CIPS menemukan sudah ada pihak swasta Indonesia yang dalam proses menguji vaksin covid-19, yaitu Kalbe Farma yang menggandeng Genexine dari Korea Selatan. Kalbe bahkan sempat mempertimbangkan membangun fasilitas produksi vaksin di Indonesia.
CIPS merekomendasikan Kementerian Investasi untuk membantu Kalbe Farma merealisasikan investasi manufaktur vaksinnya bukan saja akan meningkatkan kapasitas produksi vaksin di dalam negeri, tetapi juga membantu regulator mengidentifikasi hambatan bagi partisipasi Indonesia yang lebih luas dalam rantai nilai global farmasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
