Ilustrasi distribusi vaksin covid-19 - - Foto: dok AFP
Ilustrasi distribusi vaksin covid-19 - - Foto: dok AFP

BPK Pastikan Akuntabilitas Pengadaan dan Distribusi Vaksin

Ekonomi BPK vaksin covid-19
Annisa ayu artanti • 09 Januari 2021 14:03
Jakarta: Badan Pengawas Keuangan (BPK) akan memastikan akuntabilitas pengadaan dan distribusi vaksin covid-19. Pasalnya, program vaksinasi di Indonesia akan dimulai pada 13 Januari 2021 mendatang.
 
"Sesuai dengan mandat, kami akan melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin covid-19 telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan," kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Agung Firman Sampurna dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 9 Januari 2021.
 
Dalam pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mereka membahas risiko finansial dalam pengadaan dan distribusi vaksin serta isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait keamanan, efikasi, dan efek samping, serta pelaksanaan vaksinasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Perlu kerja sama dari pemerintah pusat dan daerah untuk melancarkan program vaksinasi tersebut," ungkap dia.
 
Seperti diketahui pada 3 Januari, vaksin covid-19 masuk tahap distribusi. Vaksin akan ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan penanganan khusus.
 
"Mulai hari ini vaksin akan mulai kita distribusikan ke 34 provinsi," kata Juru bicara vaksin covid-19 PT Bio Farma, Bambang Heriyanto.
 
Ia menjelaskan distribusi tak hanya melibatkan Bio Farma sebagai distributor. Namun juga otoritas di masing-masing provinsi, kabupaten atau kota, dan puskesmas. Seluruh vaksin awalnya disimpan di tempat penyimpanan khusus milik Bio Farma. Penyimpanan disesuaikan dengan persyaratan dan spesifikasi vaksin, yakni tetap dijaga dengan suhu 2 sampai 8 derajat celcius.
 
Vaksinasi covid-19 akan dilakukan secara bertahap di 34 provinsi dalam dua periode. Periode pertama berlangsung dari Januari hingga April 2021 yang menyasar 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas pelayanan publik.
 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif