Ilustrasi - - Foto: MI/ Bagus Suryo
Ilustrasi - - Foto: MI/ Bagus Suryo

Pemerintah Perlu Waspadai Risiko Pengangguran dari Kebijakan Cukai

Ekonomi pengangguran cukai tembakau pandemi covid-19
Husen Miftahudin • 14 Oktober 2020 13:47
Jakarta: Sejumlah pihak harap-harap cemas menantikan kebijakan tarif cukai rokok. Isu tersebut menjadi polemik lantaran merombak struktur tarif yang selama ini menempatkan pabrikan kecil hingga besar dalam tingkatan berbeda.
 
Perubahan kebijakan maupun kenaikan tarif cukai tersebut dikhawatirkan dapat mengancam keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) di tengah kondisi pandemi saat kinerja industri mengalami penurunan.
 
Bupati Temanggung Al Khadziq mengaku daerahnya sudah mulai terasa dampaknya, karena harga jual tembakau di Kabupaten Temanggung semakin anjlok. Selain karena faktor cuaca yang kurang mendukung dan keengganan pabrikan untuk menyerap, isu kenaikan cukai juga membuat penjualan pabrikan menurun sekitar 15 persen hingga 20 persen.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami sangat berharap pemerintah bisa melindungi daerah-daerah seperti Temanggung yang setengah penduduknya bergantung pada tembakau. Kami harap kenaikan cukai tidak tinggi-tinggi karena sudah terbukti menurunkan kesejahteraan petani," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 14 Oktober 2020.
 
Dengan kondisi tersebut, IHT juga masih dikhawatirkan tentang wacana penyesuaian tarif cukai sebagaimana pernah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 yang kemudian kembali dicantumkan dalam PMK 77/2020. Berbagai kalangan mendorong agar wacana penyederhanaan tarif cukai tidak perlu dihidupkan kembali, karena penyederhanaan struktur cukai membuat industri rokok berskala kecil dan menengah yang volume produksinya lebih rendah otomatis naik ke golongan yang lebih tinggi.
 
Apabila hal tersebut terjadi, maka secara otomatis tarif cukai dan harga jual eceran (HJE) untuk merek-merek rokok dari produsen golongan 2 dan 3 ikut melonjak. Naiknya penggolongan yang disertai HJE ini tentu akan menggerus pasar produsen yang terdampak, dikarenakan kini mereka harus berada di tingkatan yang sama dengan perusahaan-perusahaan rokok besar yang memang sudah lebih dahulu berada di posisi tersebut.
 
"Pada akhirnya, hal ini berpotensi besar mengeliminasi pabrikan-pabrikan yang lebih kecil, baik di golongan 2 dan 3, serta memberi keuntungan bagi pabrikan golongan 1 yang sudah mempunyai penguasaan pasar mayoritas," ungkapnya.
 
Kerugian petani tembakau sudah tercermin setelah adanya kenaikan tarif cukai dan HJE tembakau, masing-masing sebesar 23 persen dan 35 persen pada awal tahun ini. " Hal ini sontak membuat hasil panen petani tembakau tidak laku selama enam bulan," ketus Al Khadziq.
 
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyatakan rencana penyederhanaan tarif cukai dan penggabungan volume produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) sangat merugikan pabrikan. Karenanya, ia meminta pemerintah membatalkan rencana penyederhanaan tarif cukai tembakau. Sebab, penyederhanaan tarif cukai dikhawatirkan merugikan industri hasil tembakau skala menengah dan kecil.
 
"Jika itu diterapkan dapat mematikan industri pertembakauan, khususnya yang masuk pada golongan III," ucapnya.
 
Politisi Partai Golkar ini meminta rencana tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru, terlebih pada rencana penggabungan volume produksi. Sebab, kedua jenis produk hasil tembakau, SKM dan SPM sangat berbeda.
 
"Intinya, rencana ini harus diperhitungkan dengan baik dan didiskusikan dengan semua pemangku kepentingan. Karena dampak negatifnya, golongan menengah dan kecil yang menyerap tenaga kerja cukup tinggi akan gulung tikar. Jumlah pabrik rokok golongan menengah dan kecil jumlahnya cukup banyak, terutama di Jawa Timur. Kalau ini dilakukan, bisa terjadi PHK secara besar-besaran," ujarnya.
 
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan beberapa hal dalam melakukan simplifikasi cukai. Pasalnya, sektor industri hasil tembakau di Indonesia sangat beragam dari aspek modal, jenis, hingga cakupan pasar.
 
"Pemerintah mesti memperhatikan keberlangsungan lapangan pekerjaan bagi para tenaga kerja dan pelaku yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap IHT. Jangan sampai aturan tersebut menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat melalui praktik oligopoli bahkan monopoli," pungkas Firman.

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif