| baca juga: Ekspor Produk Baja Meningkat Pesat dalam Lima Tahun Terakhir |
Dalam mendukung masifnya pembangunan infrastruktur dan industri manufaktur, ketahanan dan utilisasi baja nasional serta perlindungan konsumen terkait produk baja perlu mendapat perhatian khusus. Untuk itu, tata kelola pengendalian impor baja menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian industri baja nasional.
Direktur Keberlanjutan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kimron Manik menyampaikan kapasitas industri nasional sangat berlebih (excess capacity), namun utilitas produksi baja konstruksi dalam negeri menjadi tidak optimal disebabkan banyak penggunaan baja konstruksi impor baik berupa bahan baku maupun produk jadi dengan harga lebih kompetitif karena praktik unfair trading/dumping yang dilakukan negara-negara exportir.
"Menurutnya, berdasarkan data Kementerian PUPR kapasitas produksi total pada 2021 sebesar 20,97 juta ton dengan tingkat utilisasi kapasitas produksi rata-rata 2021 sebesar 55,26 persen dan pasokan baja nasional 2021 sebesar 11,59 juta ton. Sementara itu, konsumsi atau demand baja nasional sendiri mencapai 15,46 juta ton, 78 persen di antaranya untuk sektor konstruksi," jelas dia, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 9 Desember 2022.
Koordinator Subdit Industri Logam Besi Kementerian Perindustrian Rizky Aditya mengatakan guna mendorong pengembangan industri hulu, intermediate dan hilir logam, serta memberikan perlindungan terhadap konsumen di dalam negeri.
"Kementerian Perindustrian telah menerapkan 29 SNI secara Wajib untuk produk Logam, dan 23 di antaranya adalah produk baja dengan rincian: empat SNI baja batangan, empat SNI baja lembaran, lima SNI baja profil, tiga SNI baja pratekan, dua SNI tali kawat baja, dua SNI pipa dan penyambung pipa baja, dan tiga SNI tabung baja dan kompor LPG," jelas dia.
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan dukungan pasokan bahan baku baja impor yang tidak maksimal dengan 50 persen dari industri nasional masih dipenuhi produk luar negeri.
"Kemudian, industri hulu dalam negeri selama ini hanya fokus dalam mengimpor bahan baku saja, ditambah tingkat utilisasi bahan baku domestik yang rendah. Diketahui pada 2021 impor mesin dan peralatan lainnya mencapai hampir USD26 miliar, terjadi peningkatan sebesar 40 persen dibandingkan 2020," jelas dia.
Oleh karenanya, diperlukan komitmen pemerintah untuk menegakkan standar yang tegas dan wajib, khususnya untuk SNI dan implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna mendorong penggunaan hasil produksi baja domestik yang belum maksimal hingga saat ini. Tidak kalah pentingnya juga, mendukung optimalisasi rencana Kementerian Perindustrian dalam mengimplementasikan roadmap induk pengembangan industri besi dan baja nasional 2015-2035.
Ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan diantisipasi saat memulai pengerjaan konstruksi. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Dr. Rizal Halim menggarisbawahi beberapa masalah seperti belum lengkapnya SNI untuk seluruh produk baja ringan, desain, dan konstruksi.
"Kemudian, minimnya informasi dan pengetahuan konsumen akan produk baja ringan, juga tingginya penggunaan bahan baku baja ringan impor yang jauh lebih murah tetapi kurang terjamin kualitasnya," jelas dia.
Guna menahan gempuran produk impor, Rizal Halim mendorong pemerintah segera mewajibkan SNI untuk profil baja ringan bagi seluruh pelaku industri baja ringan yang berbisnis di Indonesia.
"Tidak kalah pentingnya juga mengedukasi konsumen secara terus menerus terhadap pentingnya membeli produk ber-SNI," tambahnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
