Gedung Kementerian BUMN. Foto : Medcom.id
Gedung Kementerian BUMN. Foto : Medcom.id

Kementerian BUMN Usul Ada Peringkat Kesehatan Perusahaan Tentukan Gaji Komisaris-Direksi

Husen Miftahudin • 08 September 2022 13:10
Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan adanya ketentuan pemeringkatan sebagai alat penilaian tingkat kesehatan BUMN. Tingkat kesehatan BUMN ini menggunakan peringkat (rating) dengan memakai metode pemeringkatan.
 
Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian BUMN Wahyu Setiawan mengatakan, peringkat (rating) untuk menilai tingkat kesehatan BUMN merupakan peringkat korporasi (corporate rating).
 
"Peringkat atau rating dapat menjadi bahan pertimbangan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atau Menteri dalam menetapkan penghasilan direksi, dewan komisaris atau dewan pengawas," ujar Wahyu dalam keterangan tertulis, Kamis, 8 September 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Usulan tersebut disampaikan berkaitan dengan kebijakan deregulasi dan penataan peraturan Menteri BUMN. Sebelumnya terdapat 45 kebijakan Menteri BUMN, yang terbagi menjadi 41 Peraturan Menteri BUMN dan empat Keputusan Menteri BUMN (regelling), yang rencananya setelah deregulasi dan penataan hanya akan menjadi empat Peraturan Menteri BUMN.
 
Wahyu menambahkan, sebagai agen pembangunan dan pencipta nilai, BUMN dituntut untuk memiliki strategi yang kreatif dan inovatif dalam menyikapi perkembangan iklim bisnis, politik, maupun budaya yang terjadi.
 
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan talenta terbaik guna menduduki posisi pengurus BUMN sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlangsungan perusahaan.
 
"Adanya kebutuhan restrukturisasi BUMN dan pengisian formasi jabatan yang berasal dari BUMN lain sehingga diperlukan sarana peningkatan kepemimpinan, kompetensi, dan tantangan bagi talenta BUMN, serta untuk membuka peluang bagi talenta muda untuk berkarya dan menjaga keberlangsungan karirnya di lingkungan BUMN," paparnya.
 
Baca juga: Di Tengah Tantangan Global, Pertamina Sukses Hemat Anggaran Sekitar Rp6 Triliun

 
Dalam webinar Road to BUMN Legal Summit 2022 bertajuk 'Session II: Strategic & Common Issues in State Owned Enterprise (BUMN)', Ketua Umum Forum Hukum BUMN Puji Haryadi mengemukakan perhelatan ini akan banyak memberi manfaat bagi semua pengelola fungsi hukum di BUMN dan anak usaha.
 
"Serta dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta interaksi bagi insan-insan legal BUMN dan anak usahanya dalam meningkatkan kompetensinya," ungkap Puji.
 
Puji juga menambahkan, dalam webinar ini sejumlah topik terkait isu-isu strategis akan dikemukakan sebagai pemantik diskusi bagi para insan hukum BUMN dan anak usaha, sehingga dapat menghasilkan solusi yang efektif dan efisien.
 
"Isu-isu strategis dan terkini serta bagaimana tata cara pengelolaannya tentu akan menjadi bahasan menarik. Webinar ini juga memberikan gambaran dari strategi pengembangan fungsi hukum di lingkungan BUMN dan anak perusahaan BUMN ke depannya," imbuhnya.
 
Adapun webinar ini merupakan pre-event untuk menyambut BUMN Legal Summit 2022 di Bali pada akhir September 2022. Perhelatan BUMN Legal Summit 2022 sendiri akan mengusung tema 'Building Stronger Foundation for Growth' dan akan diikuti oleh seluruh insan legal BUMN dan anak perusahaan BUMN.
 
"Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun fondasi fungsi hukum BUMN yang semakin kuat dalam mendukung pertumbuhan dan transformasi BUMN," pungkasnya.
 
(HUS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif