Panas Bumi. foto : Medcom.
Panas Bumi. foto : Medcom.

Banyak Investor Ingin Kembangkan Panas Bumi di Indonesia

Ekonomi investor panas bumi
Suci Sedya Utami • 06 Mei 2021 21:18
Jakarta: Asosiasi Panas Bumi Indonesia (APBI) menyatakan banyak investor yang ingin masuk untuk mengembangkan panas bumi di Indonesia.
 
Ketua Umum APBI Priyandaru Effendi mengatakan peluang investasi di sektor panas bumi sangat besar. Ia bilang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2025 target kapasitas terpasang dari panas bumi mencapai 7.200 megawatt (MW).
 
Dari target tersebut, sampai akhir tahun kapasitas terpasang diperkirakan mencapai 2.326,6 MW. Sedangkan kapasitas terpasang saat ini yang terinstal sebesar 2.130,6 MW. Artinya masih kurang sekitar 5.000 MW untuk mencapai target.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau bicara kurang 5.000 MW itu sebetulnya banyak investor sudah line up, tinggal nunggu kesempatan bisa masuk karena potensi Indonesia besar 23.900 MW," kata Priyandaru dalam webinar Sinergi Mendukung Percepatan Pengembangan Panas Bumi, Kamis, 6 Mei 2021.
 
Apalagi, kata dia, Indonesia masih sangat potensial dengan pertumbuhan ekonomi di level lima persen dan kebutuhan listrik sekitar tujuh persen tentu menjadi peluang untuk dilirik investor. Ia bilang masih banyak ruang bagi Indonesia untuk tumbuh, ditambah dengan kondisi politik yang lumayan stabil sehingga bisa menjadi daya tawar ke investor.
 
Namun demikian kendala panas bumi saat ini tidak bisa berkembang dengan cepat karena adanya selisih tarif. Ia bilang tarif yang diekspektasikan pengembang dengan tarif beli oleh PLN berbeda. PLN menginginkan tarif yang lebih rendah sehingga tarif listrik ke pelanggan menjadi murah. Sedangkan pengembang menghitung tarif yang dijual berdasarkan lamanya pengembangan serta risiko yang dihadapi.
 
Ia mencontohkan proyek panas bumi yang bisa selesai dalam waktu tujuh tahun, nyatanya di Indonesia molor menjadi 12 tahun. Artinya ada lima tahun tambahan yang menjadi beban biaya bagi pengembang. Apabila bisa dikerjakan tepat waktu, tentunya akan bisa menurunkan harga. Demikian juga dengan kapasitas yang dikembangkan, semakin besar tentu maka semakin bisa menekan beban biaya.
 
"Pengembang enggak mengharapkan harganya singel digit atau double digit, tapi patokannya internal rate of return. Itu terdiri dari banyak komponen salah satunya cost. Semakin cost murah otomatis dengan return yang tetap harga pasti turun. Begitu juga dengan outcome kapasitas," ujar dia.
 
Maka dari itu, kata dia, dibutuhkan keberpihakan dari pemerintah baik dalam bentuk kebijakan serta insentif. Salah satu kebijakan yang ditunggu yakni terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Energi Baru Terbarukan (EBT) yang diyakini bisa membantu pengembangan panas bumi.
 
"Dua tahun ini kita hadapi pandemi yang sedikit banyak mempengaruhi keputusan investasi. Walaupun ada proyek yang sudah siap untuk investasi tapi masih nunggu kondisi dan aturan-aturan yang berlaku serta economic viability yang memungkinkan mereka spend uang," jelas Priyandaru.
 
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Haris Yahya mengatakan Perpres ini akan segera terbit. "Perpres sedang di biro hukum supaya bisa terbit segera," tutur Haris.
 
Selain itu, terkait harga listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) agar dapat bersaing dengan sumber energi lainnya, pemerintah telah melakukan deregulasi. Saat ini sedang proses finalisasi dan sudah berada di Sekretaris Negara (Setneg).
 
Pemerintah juga melakukan pengeboran eksplorasi sehingga bisa menurunkan biaya ekplorasi. Selain itu pemerintah juga memberikan insentif dan fasilitas lainnya seperti pengurangan pajak dan lain sebagainya.
 
"Pemerintah juga mendorong kemudahan investasi dengan kepemilikan asing selama pengusahaan panas bumi," pungkas Haris.

 
(SAW)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif