Menteri Perdagangan M Lutfi. Foto: MI/Abdullah
Menteri Perdagangan M Lutfi. Foto: MI/Abdullah

Pemerintah Indonesia Perjuangkan Hambatan Ekspor Otomotif di Filipina

Ekonomi Kementerian Perdagangan filipina bea masuk impor M.Lutfi
Annisa ayu artanti • 14 Januari 2021 20:49
Jakarta: Pemerintah menyatakan akan terus memperjuangkan agar Indonesia terlepas dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) untuk produk otomotif berupa mobil penumpang atau kendaraan (passenger cars/vehicles, AHTN 8703), dan kendaraan komersial ringan (light commercial vehicles, AHTN 8704) yang diterapkan otoritas Filipina.
 
BMTPS tersebut berbentuk cash bond dengan nilai 70 ribu peso per unit untuk mobil penumpang/kendaraan, dan 110 ribu peso per unit untuk kendaraan komersial ringan.
 
"Kami akan terus melakukan berbagai langkah dan upaya agar Indonesia terbebas dari pengenaan BMTPS ini. Pemerintah Filipina seharusnya memiliki bukti kuat sebelum menerapkan pengenaan BMTPS terhadap produk otomotif Indonesia," kata Menteri Perdagangan M Lutfi dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Januari 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, pengenaan BMTPS tersebut harus didasari bukti empiris yang kuat bahwa industri domestik Filipina mengalami kerugian serius akibat barang impor yang salah satunya berasal dari Indonesia.
 
Dalam surat resmi Kementerian Perdagangan dan Industri (DTI) Filipina selaku otoritas penyelidikan menginformasikan bahwa pengenaan BMTPS akan berlaku selama 200 hari dimulai sejak dikeluarkannya customs order Filipina.
 
Adapun, custom order tersebut diperkirakan dikeluarkan pada Januari 2021. Dalam keputusan tersebut, Indonesia dikenakan BMTPS untuk produk mobil penumpang/kendaraan dalam bentuk cash bond sekitar Rp20 juta per unit, tetapi dikecualikan untuk produk mobil penumpang impor dalam bentuk completely knocked-down, semi knocked-down, kendaraan bekas, serta kendaraan untuk tujuan khusus seperti ambulans, kendaraan jenazah, kendaraan listrik, dan kendaraan mewah dengan harga di atas USD25 ribu (free on board).
 
Selain itu, Indonesia juga dikecualikan untuk tidak menjadi subjek BMTPS untuk produk kendaraan kendaraan komersial ringan.
 
"Industri otomotif Indonesia semakin tumbuh dan telah menjadi produk ekspor andalan. Saya harap penggunaan instrumen tindakan pengamanan dan pengenaan BMTPS harus dipertimbangkan secara matang, karena instrumen ini pada dasarnya hanya dapat digunakan sebagai tindakan pengamanan darurat pada lonjakan impor yang diakibatkan hal-hal yang tidak terduga dan mengakibatkan kerugian serius pada industri domestik," jelasnya.
 
Hal senada diungkapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Didi Sumedi. Menurutnya, pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah terhadap kebijakan pemerintah Filipina.
 
"Pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah dan akan tetap menyampaikan keberatannya pada berbagai forum atas pengenaan BMTPS oleh Filipina tersebut. Pada 13 Januari, kami telah menyampaikan keberatan dan pembelaan tersebut secara formal," kata Didi.
 
Didi menambahkan, argumen yang digunakan otoritas Filipina dalam pengenaan BMTPS ini sangat lemah dan tidak sejalan dengan kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Hal tersebut dapat menjadi poin pertimbangan otoritas Filipina untuk meninjau ulang penyelidikan safeguard yang saat ini masih berlangsung.
 
"Diharapkan penyelidikan ini dihentikan dan bea masuk tindakan pengamanan yang bersifat definitif tidak dikenakan Filipina," jelas Didi.  
 
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif