Jakarta: Keputusan pemerintah untuk impor garam sebanyak tiga juta ton tahun ini didasarkan pada produksi garam dalam negeri yang tidak mencukupi kebutuhan nasional.
Namun demikian, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI berjanji untuk memperbaiki sisi produksi garam rakyat sehingga bisa tercukupi.
"Kita ingin tentu ke depannya adalah bagaimana memperbaiki dari sisi produksi, peningkatan garam rakyat," kata Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Maret 2021.
Ia menjelaskan pihaknya telah melakukan integrasi lahan garam untuk meningkatkan produktivitas dari 60 ton per hektar per musim menjadi 120 ton per hektar per musim. Kemudian pembangunan gudang garam nasional dan penerapan resi gudang serta antuan revitalisasi gudang garam rakyat, perbaikan jalan produksi, hingga perbaikan saluran.
"Waktu saya pergi kebetulan mampir ke Kebumen, itu melihat tunnel garam di situ. Dan sangat bagus. Garamnya sangat bagus sekali untuk keperluan kosmetik atau farmasi," ujar Trenggono.
Menurutnya Badan Pusat Statistik (BPS) perlu melakukan sensus pada industri garam di setiap pabrik untuk melihat stok sehingga tidak lagi menggunakan data estimasi.
Lebih lanjut, KKP memberikan masukan terkait data ketersedian garam domestik baik garam rakyat maupun PT Garam. Sedangkan data kebutuhan disiapkan oleh Kementerian Perindustrian untuk selanjutnya ditentukan dalam rapat koordinasi terbatas menteri yang dipimpin oleh Menko Perekonomian.
"Perbaikan tata niaga dan pengendalian impor garam. Jadi neraca garam nasional harus dengan baseline yang sama yaitu menggunakan BPS, sehingga perhitungan penawaran dan permintaan bisa jelas dan transparan," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
