Ilustrasi tenaga pendidik - - Foto: MI/ Gino Hadi
Ilustrasi tenaga pendidik - - Foto: MI/ Gino Hadi

Tenaga Pendidik Apresiasi Penyaluran Bantuan Subsidi Upah

Ekonomi pns Bantuan Langsung Tunai Stimulus Ekonomi Imbas Korona pandemi covid-19
Husen Miftahudin • 21 November 2020 11:49
Jakarta: Pendidik dan Tenaga Kependidikan (TPK) Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyampaikan apresiasi terhadap bantuan subsidi upah yang disalurkan pemerintah dalam rangka membantu masyarakat terdampak pandemi covid-19. Salah satunya disampaikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Bandar Lampung Sri Murni.
 
"Kami merasa senang dan bersyukur ada perhatian khusus dari pemerintah kepada kami tenaga pendidik yang non PNS ini. Yang non-PNS di tempat kami kebetulan banyak juga," ujar Sri dalam keterangannya yang diterima Medcom.id, Sabtu, 21 November 2020.
 
Sri mengungkapkan bantuan ini bermanfaat untuk menambah pemenuhan kebutuhan harian keluarganya. Ia sekaligus berharap pemerintah melanjutkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada PTK untuk membantu perekonomian keluarga pendidik dan tenaga kependidikan di masa pandemi covid-19 ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bantuan ini bisa saya manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan primer seperti sembako. Juga kebetulan handphone saya butuh diperbaiki, karena itu penting untuk pembelajaran online, banyak sekali manfaat dari dana ini," ucapnya.
 
Hal senada disampaikan Guru SMAS Handayani, Pekanbaru, Riau, Mila Faldiah Nur. Dia bilang, pendidik non PNS di SMA swasta gajinya nyaris tertunda akibat lesunya perekonomian yang mengakibatkan orang tua siswa tidak mampu membayar iuran sekolah.
 
"Kami mengira bantuan program penanggulan covid-19 ini hanya menyasar sektor wirausaha dan pengangguran dan tidak mengira pemerintah akan berpikiran untuk memberikan bantuan kepada guru honorer. Kami merasa sangat diperhatikan, merasa ada apresiasi untuk kami," haru Mila.
 
Program BSU PTK menyasar sekitar dua juta PTK non PNS yang diberikan secara bertahap sampai akhir November 2020 dengan total anggaran lebih dari Rp3,6 triliun. Target utama BSU PTK ini menyasar pendidik dan tenaga kependidikan non PNS dengan penghasilan di bawah Rp5 juta.
 
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Abdul Kahar merinci, ada 162 ribu dosen, 1,6 juta guru, dan sekitar 237 ribu tenaga kependidikan yang tersentuh langsung bantuan ini. Mulai dari pendidik PAUD, dosen, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi di semua sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
 
"Inilah yang menjadi gagasan Kemendikbud agar pendidik dan tenaga kependidikan non PNS mendapatkan subsidi. Mudah-mudahan program ini memberikan tambahan penghasilan kepada teman-teman kami yang ada di garda terdepan," tuturnya.

 
Adapun syarat PTK yang mendapat BSU yaitu warga negara Indonesia (WNI) berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan dan berstatus non-PNS, serta tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Tenaga Kerja dan bukan penerima Kartu Prakerja sampai 1 Oktober 2020.
 
Data penerima manfaat ini sudah ada di Kemendikbud sehingga pada 16 November BSU PTK sudah mulai disalurkan. Data tersebut berasal dari Pangkalan Data Dikti (PDDikti) dan Info GTK.
 
"Data ini sudah kami padankan dengan data BPJS Ketenagakerjaan serta Kartu Prakerja. Jadi betul-betul data yang kami pakai bukan usulan dari sekolah, tapi pangkalan data kami sudah ada. Jadi tinggal kami ambil sesuai dengan kriteria yang kami butuhkan," pungkas Abdul.

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif