Ilustrasi.
Ilustrasi.

Dukung BP2MI Terapkan Skema Baru, Penyaluran KUR Skema Lama Diminta Dihentikan

Ekonomi Tenaga Kerja kur BP2MI
Medcom • 19 April 2022 21:00
Jakarta: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui UPT dan P4 BP2MI di daerah diharapkan tidak melayani legalisasi pembiayaan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) penempatan PMI skema lama. Sebab BP2MI Pusat telah menyiapkan skema baru yang memangkas sindikat rentenir dan praktik ilegal pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. 
 
Koordinator LSM Peduli Buruh Migran, Lily Pujiati mengatakan skema lama penyaluran KUR penempatan PMI harus dihentikan, baik melalui lembaga perbankan maupun non perbankan. Sebab Pedoma KUR yang baru telah terbit. Apabila ada dokumen akad kredit KUR Penempatan PMI skema lama, maka dapat dipastikan itu palsu. 
 
"BNI telah menghentikan penyaluran KUR penempatan PMI skema lama sejak diterbitkan pedoman KUR yang baru dalam Permen Koordinator Bidang Perekonomian No.1 Tahun 2022," kata Lily.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lily menduga, dalam Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) BP2MI belum dipersiapkan untuk membedakan antara KUR skema baru dan skema lama. Akibatnya oknum P3MI memanfaatkan celah tersebut. "Kami usulkan BP2MI menunda pelayanan," kata Lily. 
 
Sebelumnya, BP2MI menegaskan skema baru penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR untuk PMI memangkas sindikat rentenir dan praktik ilegal pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. 
 
Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan skema baru penyaluran KUR menghapus sistem linkage atau pihak ketiga yang mewakili PMI saat mengajukan pinjaman modal kerja ke pihak perbankan. 
 
Artinya, pengajuan KUR untuk pembiayaan modal kerja yang diajukan PMI tidak lagi dijembatani oleh pihak perantara seperti koperasi atau rentenir yang selama ini mematok suku bunga pinjaman mencapai 28 hingga 35 persen.
 
Pada tanggal 15 Maret 2022 Pemerintah meluncurkan skema baru KUR Penempatan PMI berbunga rendah (6 persen) dengan menaikkan plafon hingga Rp100 juta. Berbeda dengan skema lama yang hanya Rp25 juta. Tujuannya, agar PMI tidak lagi memerlukan tambahan pinjaman dari lembaga keuangan non bank yang berbunga tinggi.
 
(FZN)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif